Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya sudah menyiapkan tambahan insentif Rp1,08 triliun untuk sekitar tiga ribu dokter dan 20 ribu perawat yang akan direkrut guna menghadapi pandemi COVID-19.
“Insentif tenaga kesehatan diberikan tambahan karena Rumah Sakit darurat membutuhkan tenaga dokter dan tenaga kesehatan. Akan direkrut 3.000 dokter baru dan 20 ribu perawat, di mana insentifnya harus disediakan, maka kami menambahkan Rp1,08 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Sabtu malam.
Insentif dari anggaran tambahan Rp1,08 triliun tersebut akan melengkapi anggaran insentif sebelumnya Rp17,3 triliun sehingga total insentif kepada nakes sebesar Rp18,4 triliun.
“Nanti percepatan untuk pencairan Bapak Menteri Kesehatan yang bisa menjelaskan, tapi kita sudah sediakan anggarannya,” kata Bendahara Negara itu.
Baca juga: Penyekatan PPKM Darurat Tidak Efektif, Jokowi Cari Strategi Lain
Kementerian Keuangan, kata Sri Mulyani, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,17 triliun untuk pengadaan obat dan vitamin yang akan dibagikan gratis kepada pasien COVID-19 yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah.
“Kita mengalokasikan Rp1,17 triliun. Yang tadinya Rp770 miliar, kita tambah Rp400 miliar sehingga akan mencapai Rp1,17 triliun. Ini paket obat yg untuk isolasi mandiri, beda dengan di perawatan di RS,” ujarnya.
Sedangkan untuk anggaran konversi gedung menjadi rumah sakit darurat seperti Wisma Haji di Pondok Gede, Jakarta, kemudian di Surabaya, Boyolali, Bandung dan Yogyakarta, akan mencapai Rp2,75 triliun.
"Bapak menteri kesehatan dan jajaran membangun berbagai pusat rumah sakit darurat di dalam mengantisipasi kenaikan jumlah COVID-19 ini. Asrama-asrama haji dikonversi menjadi rumah sakit darurat di Pondok Gede, di Surabaya, di Boyolali, di Bandung, di Yogyakarta. itu membutuhkan anggaran Rp2,75 triliun," kata Menkeu.(Ant/OL-4)
Rendahnya literasi kesehatan di masyarakat juga menjadi faktor penyebab. Banyak warga tidak memahami siapa saja yang memiliki kewenangan legal untuk memberikan layanan medis.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Oloan menegaskan pentingnya menjaga integritas dan etos kerja selama berada di luar negeri.
Tunjangan sebesar Rp1,5 juta per bulan diberikan bagi guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di pulau-pulau yang lebih dekat.
Serenic.ai percaya teknologi harus meringankan beban tenaga medis, agar setiap detik kembali berarti untuk mengobati pasien dan menyelamatkan nyawa.
Peristiwa perundungan antar-dokter ataupun kasus pelecehan seksual oleh tenaga kesehatan beberapa waktu terakhir ini telah membentuk atmosfer sosial penuh prasangka.
Prefektur Mie di Jepang menyatakan kesiapannya menerima hingga 300 perawat Indonesia setiap tahun, dengan dukungan anggaran subsidi bagi institusi penerima.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved