Epidemiolog UI: Waktu 2 Pekan untuk PPKM Darurat tidak Efektif

EPIDEMIOLOG Universitas Indonesia Tri Yunis Miko mengapresiasi langkah pembatasan maksimal yang ditetapkan dalam kebijakan PPKM Darurat oleh pemerintah pusat. Ia mengatakan, kebijakan ini diyakini dapat menurunkan laju warga yang terpapar covid-19 dan bisa sedikit mengurai kepadatan pasien di RS-RS rujukan covid-19.

"Menurut saya dia bisa mengatasi penuhnya pelayanan RS di Jawa dan Bali dengan segala pembatasan PPKM Darurat. Ini cukup kuat dan efektif dalam menurunkan kasus. Tapi berapa lama," kata Miko dalam diskusi virtual, Jumat (2/7).

Meskipun demikian, Miko berpendapat, 2 minggu masa PPKM Darurat tak akan cukup efektif untuk menahan laju pandemi yang terlanjur menyebar ke semua provinsi di Indonesia. Merujuk pada penerapan PSBB yang dilakukan tahun lalu oleh Pemprov DKI selama tiga bulan, Miko memandang, PPKM Darurat juga perlu dilakukan dalam periode yang sama dengan PSBB.

Baca juga : Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Capai 135 Ribu Dosis/hari

"Tapi apakah cukup atau kuat untuk mengatasi pelayanan kesehatan di Jawa-Bali? Saya ragu. Sebulan cukup untuk mengatasi? Saya ragu. Sekarang ini kasus covid yang membutuhkan pelayanan masih banyak. Di RW saya yang pakai oksigen di rumah saja ada 4 orang, belum lagi yang ringan, ada 10 orang kali. Itu baru RW saya di Depok, belum lagi di RW lain. Sebulan belum cukup," jelasnya.

Dalam masa PPKM Darurat ini, Miko pun meminta setiap daerah memperkuat surveilans atau pelacakan kasus covid-19 dan juga optimal mendampingi warga yang harus menjalani isolasi mandiri di rumah karena keterbatasan bed perawatan di RS rujukan covid-19.

"Saat ini banyak warga yang tertutup begitu terkena covid-19. Tidak melapor ke RT, menutup-nutupi. Akhirnya pelacakan kasus tidak optimal, kasus meledak," tukasnya. (OL-2)