PROGRAM Pengentasan Stunting atau gizi buruk BKKBN yang ditargetkan akan menurunkan hingga 14% pada akhir 2024, hingga kini masih dalam pembahasan. Kendati demikian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan pengawasan terkait program tersebut.
Komisioner KPAI, Retno Listyarti menegaskan akan melakukan pengawasan secara langsung ke sejumlah daerah dengan angka stunting tertinggi di Indonesia.
"Pengawasan dilakukan untuk memeastikan bahwa ada penyelenggaraan posyandu di berbagai desa dan pemberian makanan tambahan bergizi pada bayi dana anak-anak dengan menggunakan dana desa," ungkap Retno saat dihubungi, Minggu (13/6).
Lanjut Retno, ada empat program utama yang menjadi arahan Presiden untuk mencegah stunting selama pandemi, yaitu pertama, pemerintah berupaya melakukan percepatan penanganan stunting di 10 provinsi prioritas dengan kasus stunting tertinggi di Indonesia. Kedua promosi, edukasi, dan sosialisasi pada ibu hamil dan keluarga
"Ketiga, Meningkatkan akses layanan kesehatan pada ibu hamil dan anak balita dan terkahir terintegrasi kesinambungannya dengan program perlindungan sosial," imbuhnya.
Pengawasan langsung yang dilakukan KPAI akan dimulai Juni ini dengan mengunjungi Sulawesi Barat, Gorontalo, Bengkulu, Aceh, dan Kalimantan Tengah.
KPAI perlu memastikan apakah Pemerintah Daerah perlu melakukan Deteksi dini masa setelah lahir sebagai pencegahan karena deteksi dini stunting tidak cukup hanya saat masa kehamilan.
"Panduan pengawasan sedang dirampungkan dalam minggu depan, sehingga pengawasan langsung bisa lakukan," ungkapnya.
Ia juga berharap, Pemerintah daerah bisa mendorong para keluarga dan peran penting orang tua dalam hal pencegahan stunting pasca kelahiran.
"Deteksi dini stunting setelah kelahiran bayi, dapat dilakukan secara rutin dengan mengukur berat dan panjang atau tinggi badan bayi Anda. Selain itu, bayi di bawah usia 6 bulan sebaiknya diberikan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, karena ada banyak manfaat ASI eksklusif yang bisa didapatkan sebagai asupan nutrisi bayi dalam tumbuh kembang dan pencegahan kondisi stunting," jelas Retno.
Terpisah, Sejak ditunjuk secara langsung oleh Presiden Jokowi menjadi Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan pihaknya masih menunngu Peraturan Presiden yang hingga kini masih belum dikeluarkan.
"Perpres belum jadi mas, BKKBN sesuai Perpres nantinya," kata Hasto saat dihubungi, Selasa (8/6).
Menanggapi hal tersebut, lanjut Retno Listyarti, dirinya belum mengetahui tentang Peraturan Presiden, namun beberapa program sudah berjalan meski Perpres belum diterbitkan.
"Tadinya sempat berhenti saat pandemi, namun sebagian program sudah jalan, terutama program ketiga, tapi belum ada data terbaru dalam perkembangan tersebut," pungkasnya. (Far/OL-09)
