Penghapusan Hak Kekayaan Intelektual Vaksin Dibahas Pekan Depan

PROPOSAL penghapusan hak kekayaan intelektual vaksin covid-19 mulai dibahas pekan depan. Proposal, yang salah satunya didukung Indonesia itu, memperjuangkan kesetaraan akses vaksin internasional.

"Pembahasan awal proposal di World Trade Organization (WTO) dimulai Kamis (17/6)," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam telekonferensi di Jakarta, Kamis (10/6).

Retno menegaskan komitmen pemerintah Indonesia mendorong akses vaksin covid-19 yang merata. Apalagi, Retno mewakili Indonesia sebagai salah satu pemimpin bersama (co-chairs) COVAX-AMC Engagement Group.

"Indonesia punya tanggung jawab moral besar memperjuangkan akses terhadap kesetaraan terhadap vaksin untuk semua negara," papar dia.

Baca juga: Indonesia Kembali Terima Vaksin Covid-19 dari Jalur Covax

Retno berharap negosiasi proposal di WTO segera paripurna. Supaya keputusan di forum itu segera dijalankan dan distribusi vaksin betul-betul merata.

Sebelumnya, Retno menyebut distribusi dan pelaksanaan vaksinasi di dunia timpang. Namum, beberapa negara bersedia membagi ekstra vaksin kepada negara lain yang membutuhkan.

"Dari sekitar 2,2 miliar dosis vaksin yang disuntik, sebanyak 75% berada hanya di 10 negara maju. Kesenjangan masih sangat besar," kata Retno.

Retno mengatakan baru 0,4% vaksin yang disuntikkan di negara-negara berpenghasilan rendah. Lebih detail, kawasan Amerika Utara telah memvaksinasi 64,33% dari total populasi.

Kemudian, kawasan Eropa telah memvaksinasi 52,85% dari total populasi. Sedangkan cakupan vaksinasi di negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN) mencapai 8,91% dari total populasi. Bahkan, kawasan Afrika baru menyuntikan vaksin kepada 2,86% dari total populasi.

"Angka ini masih jauh dari target WHO (Organisasi Kesehatan Dunia)," papar Retno.

WHO menargetkan setidaknya 10% penduduk di tiap negara divaksin pada September 2021. Kemudian bertambah menjadi 30% pada akhir Desember tahun ini. (OL-1)