Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merehabilitasi sebanyak 8,7 hektare kawasan mangrove yang terletak di Pasuruan, Jawa Timur, dalam rangka merawat ekosistem mangrove yang bermanfaat bagi ketahanan pangan dan pelindung pesisir.
"KKP telah melaksanakan penanaman pada area seluas 8,7 hektare di Desa Semare dan Desa Kalirejo, Kabupaten Pasuruan," kata Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Tb Haeru Rahayu dalam siaran pers di Jakarta, Senin.
Tb Haeru Rahayu menyatakan, program penanaman mangrove tersebut sebagai bagian dari program Padat Karya Penanaman Mangrove (PKPM).
Menurut dia, upaya rehabilitasi kawasan di sejumlah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini sejalan dengan arahan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono yang menjadikan rehabilitasi mangrove sebagai program rutin kementerian.
Ia mengemukakan bahwa tujuan dari program tersebut selain sebagai kegiatan ekonomi, juga untuk menjaga dan memperbaiki ekosistem pesisir dari kerusakan.
Sementara itu, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Muhammad Yusuf mengungkapkan penanaman mangrove di Kabupaten Pasuruan menggunakan 43.500 batang bibit Rhizopora mucronata yang mampu menyerap 100 orang tenaga kerja selama 8 hari dan 515 hari orang kerja (HOK) penanaman.
"Pascapenanaman ini, kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) Damai Lestari dan masyarakat setempat berkomitmen untuk menjaga, merawat serta mengelola bibit mangrove yang sudah ditanam," ujar Yusuf.
Pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan serta konversi lahan menjadi peruntukan yang baru, ujar dia, mengakibatkan sebagian besar wilayah pesisir dan laut saat ini berada dalam kondisi terdegradasi.
Ia memaparkan berbagai aktivitas di wilayah darat maupun laut juga turut menyebabkan menurunnya kondisi ekosistem mangrove. Salah satu upaya pemerintah bersama masyarakat adalah melakukan rehabilitasi.
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2019, total luas mangrove Indonesia mencapai 3.311.207,45 hektare, dengan kondisi baik seluas 2.673.583,14 hektare (80,74 persen) dan luas yang rusak seluas 637.624,31 juta hektare (19,26 persen).
Kondisi ekosistem mangrove yang kritis berada di dalam kawasan hutan seluas 460 ribu hektare (72,18 persen) dan 177 ribu hektare berada di luar kawasan hutan (27,82 persen). Hutan mangrove di luar kawasan hutan inilah yang saat ini menjadi fokus KKP untuk melakukan rehabilitasi.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Program Padat Karya Penanaman Mangrove dilaksanakan sejak September 2020 dengan target penanaman mangrove seluas 15.000 hektare.
Sejalan dengan arahan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menjadikan rehabilitasi mangrove sebagai prioritas KKP yang sudah dilaksanakan sejak 2020. Target RPJMN KKP untuk penanaman mangrove seluas 1.800 hektare, di mana KKP sudah melaksanakan penanaman mangrove sejumlah 449 hektare pada 2020. (Ant/OL-12)
Para peserta Mangrove Impact Fellowship tidak hanya belajar teori, tetapi juga melihat langsung aplikasi teknologi dalam konservasi melalui peluncuran Platform Mandara milik KLHK.
Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) menggelar rakornas Kelompok Kerja Mangrove Daerah 2026.
Kementerian Kehutanan resmi meluncurkan Platform Mangrove Data Nusantara (Mandara) sebagai sistem integrasi data mangrove nasional.
Hingga tahun 2025, capaian rehabilitasi mangrove M4CR di Provinsi Kalimantan Utara seluas 6.543 hektare.
Upaya menjaga keberlanjutan hutan dan mangrove Indonesia tidak hanya bergantung pada kebijakan dan anggaran, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan aparatur negara.
Upaya pemulihan lingkungan pesisir di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mulai menunjukkan hasil konkret.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Ia menegaskan akan meminta persoalan tersebut segera ditangani agar tidak berulang dan tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap aktivitas nelayan.
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan pendampingan pada keluarga tiga korban jatuhnya pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) yang disewa KKP.
TIM SAR gabungan berhasil menemukan korban kedua berjenis kelamin perempuan, dari jatuhnya pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport di lereng Gunung Bulusaraung namun belum dievakuasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved