Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merehabilitasi sebanyak 8,7 hektare kawasan mangrove yang terletak di Pasuruan, Jawa Timur, dalam rangka merawat ekosistem mangrove yang bermanfaat bagi ketahanan pangan dan pelindung pesisir.
"KKP telah melaksanakan penanaman pada area seluas 8,7 hektare di Desa Semare dan Desa Kalirejo, Kabupaten Pasuruan," kata Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Tb Haeru Rahayu dalam siaran pers di Jakarta, Senin.
Tb Haeru Rahayu menyatakan, program penanaman mangrove tersebut sebagai bagian dari program Padat Karya Penanaman Mangrove (PKPM).
Menurut dia, upaya rehabilitasi kawasan di sejumlah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini sejalan dengan arahan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono yang menjadikan rehabilitasi mangrove sebagai program rutin kementerian.
Ia mengemukakan bahwa tujuan dari program tersebut selain sebagai kegiatan ekonomi, juga untuk menjaga dan memperbaiki ekosistem pesisir dari kerusakan.
Sementara itu, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Muhammad Yusuf mengungkapkan penanaman mangrove di Kabupaten Pasuruan menggunakan 43.500 batang bibit Rhizopora mucronata yang mampu menyerap 100 orang tenaga kerja selama 8 hari dan 515 hari orang kerja (HOK) penanaman.
"Pascapenanaman ini, kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) Damai Lestari dan masyarakat setempat berkomitmen untuk menjaga, merawat serta mengelola bibit mangrove yang sudah ditanam," ujar Yusuf.
Pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan serta konversi lahan menjadi peruntukan yang baru, ujar dia, mengakibatkan sebagian besar wilayah pesisir dan laut saat ini berada dalam kondisi terdegradasi.
Ia memaparkan berbagai aktivitas di wilayah darat maupun laut juga turut menyebabkan menurunnya kondisi ekosistem mangrove. Salah satu upaya pemerintah bersama masyarakat adalah melakukan rehabilitasi.
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2019, total luas mangrove Indonesia mencapai 3.311.207,45 hektare, dengan kondisi baik seluas 2.673.583,14 hektare (80,74 persen) dan luas yang rusak seluas 637.624,31 juta hektare (19,26 persen).
Kondisi ekosistem mangrove yang kritis berada di dalam kawasan hutan seluas 460 ribu hektare (72,18 persen) dan 177 ribu hektare berada di luar kawasan hutan (27,82 persen). Hutan mangrove di luar kawasan hutan inilah yang saat ini menjadi fokus KKP untuk melakukan rehabilitasi.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Program Padat Karya Penanaman Mangrove dilaksanakan sejak September 2020 dengan target penanaman mangrove seluas 15.000 hektare.
Sejalan dengan arahan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menjadikan rehabilitasi mangrove sebagai prioritas KKP yang sudah dilaksanakan sejak 2020. Target RPJMN KKP untuk penanaman mangrove seluas 1.800 hektare, di mana KKP sudah melaksanakan penanaman mangrove sejumlah 449 hektare pada 2020. (Ant/OL-12)
Berbeda dengan aksi penanaman biasa, program ini mencakup pendampingan nursery (pembibitan) bagi masyarakat lokal.
Kementerian Kehutanan terus memperkuat rehabilitasi ekosistem mangrove di kawasan pesisir melalui Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR).
Direktorat Rehabilitasi Mangrove memperkuat upaya membangun ketahanan kawasan pesisir melalui pelibatan generasi muda lewat program Mangrove Goes To School (MGTS).
Dari perairan yang sempat minim kehidupan, terumbu karang kini kembali berwarna dan mangrove tumbuh semakin kokoh di pesisir Desa One Ete dan Pulau Bapa, Kabupaten Morowali. Rehabilitasi
Program ini bertujuan untuk mendorong kepedulian dan aksi nyata terhadap lingkungan agar tercipta masa depan yang lebih sehat, berkelanjutan, dan layak bagi generasi mendatang.
Para peserta Mangrove Impact Fellowship tidak hanya belajar teori, tetapi juga melihat langsung aplikasi teknologi dalam konservasi melalui peluncuran Platform Mandara milik KLHK.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL) menegaskan penguatan ekonomi biru Indonesia harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem laut.
Komoditas ikan patin kini naik kelas, bukan sekadar ekspor, melainkan masuk ke rantai pasok pangan haji dan umrah dunia,
KKP memastikan ketersediaan ikan hasil budi daya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved