Kepala Lapan Minta BRIN Tak Ganti Nama Lembaga Antariksa

Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin berharap nama Lapan sebagai organisasi yang akan menjadi pelaksana tugas dan fungsi antariksa Indonesia tidak diubah oleh BRIN. Pasalnya, nama Lapan saat ini sudah dikenal secara global dan selama ini terlibat aktif dalam berbagai agenda antariksa internasional.

"Kami usulkan nama Lapan tetap dipertahankan karena itu sudah di kenal secara internasional. Kami berharap tidak diubah lagi setelah diintegrasikan," ungkap Thomas dalam FGD Indonesia Space Agency dalam BRIN, Senin (17/5).

Baca juga: Wisma Atlet Bersiap Hadapi Potensi Lonjakan Kasus Pascamudik

Dijelaskannya, Lapan mempunyai peranan yang sangat penting bagi Indonesia di masa depan. Lembaga itu menjalankan fungsi litbang dan juga sebagai operator keantariksaan.

Menurutnya, untuk fungsi dan tugas litbang berdasarkan amanat UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sisnas Iptek dan UU Nomor 21 Tahun 2013 tentang keantariksaan, maka Lapan harus diintegrasikan ke dalam BRIN. Kemudian BRIN yang akan mendelegasikan pelasana tugas dan fungsi keantariksaan kepada organasasi seperti LAPAN.

"Yang dimaksud lembaga ini dalam UU Keantariksaan bukan lagi Lapan tapi BRIN. Nanti BRIN kemudian mendelgasikan fungsi teknis keantriksaan kepada organisasi-organisasi riset atau apapun. Yang kami usulkan nama Lapan karena itu sudah dikenal secara global," imbuhnya.

Lebih lanjut, Thomas menerangkan bahwa saat ini ada beberapa agenda yang tengah dikembangkan Lapan. Meski harus diintegrasikan ke dalam BRIN, agenda prioritas tersebut tetap berjalan dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah seperti pengembangan obsevatorium di Kupang NTT, stasiun antariksa di Biak, pesawar N-219 dan agenda sains antariksa lainnya yang akan dibuka secara global.

Dia menambahkan bahwa eksistensi space agency Indonesia seperti Lapan sangatlah penting. Best practises di dunia internasional pun menunjukan bahwa teknologi penerbangan dan antariksa tergolong teknologi yang high tech, high risk dan high cost. Teknologi tersebut sangat strategis sehingga perlu dikuasai untuk menjadi bangsa yang mandiri.

"Pemerintah wajib melaksanakan penyelenggaraan keantariksaan. Pemerintah mengambil peran utama ketika swasta belum berkembang sepeti NASA, ESA, JAXA, ISRO. Banyak negara mulai membangun space agency, di Singapura langsung dikembangkan swasta," tandasnya.(H-3)