Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
MIFTAH Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah berpesan kepada umat muslim agar beragama dengan sikap toleran terhadap pemeluk agama lain. Mengikuti teladan para ahli, bukan pihak-pihak yang soka ahli.
Hal itu ia sampaikan saat memberikan memberikan tausyiah di hadapan para sekretaris jenderal (Sekjen) partai politikkoalisi pendukung Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin. Ia mengajak elit politik untuk menjaga keberlangsungan ahlus sunnah wal jamaah, NKRI dan Pancasila.
Baginya, Indonesia adalah rumah besar dengan enam kamar keagamaan. Jika Pancasila dipahami dan diyakini dengan baik, Gus Miftah mengatakan setiap orang akan kembali ke kamarnya masing-masing atau lebih toleran terhadap seluruh perbedaan.
"Yang masalah kalau kita justru masuk ke kamar orang lain, tidur dan bahkan ngompol di sana. Maka masyarakat harus pahami Pancasila, apapun agamanya," kata dia di kantor pusat PDI Perjuangan (PDIP) di Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (6/5).
Ia juga memberi nasihat bahwa pemeluk agama harus menyatakan ajaran agamanya masing-masing adalah benar. Tapi tak boleh menyalahkan agama orang lain.
"Menurut saya semua agama benar bagi penganutnya. Sebagai pemeluk agama A, kita harus mengatakan agama kita benar tanpa harus menyalahkan agama lain," tegasnya.
Kepada masyarakat, Gus Miftah juga mengajak agar ikut pendapat ahli. Namun tak ikut-ikutan dengan orang yang sok ahli. Apalagi saat ini, media sosial sangat 'berkuasa'.
"Postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Karena kita sering begitu," tuturnya.
Baca juga: Satu Alquran Banyak Aliran
Dalam kesempatan itu, tampak hadir Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto ditemani oleh koleganya Wakil Sekjen PDIP Arif Wibowo, Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia Hamka Haq, Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri, Cendekiawan NU Zuhairi Misrawi, dan Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus.
Kemudian Arwani Thomafi dari PPP, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Sekjen PBB Afriansyah Noor, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan. Hadir juga Sekretaris Dewan Pembina PSI, Raja Juli Antoni. Mantan Sekjen yang kini merupakan Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani juga sempat hadir.
"Ada empat karakter warga negara Indonesia dalam beragama dan berbangsa. Pertama adalah orang yang ketika beragama berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah, dan dalam berbangsa serta bernegara dengan berideologikan Pancasila," ungkapnya
Menurut dia kategori pertama itu meruapakan orang yang paling ideal untuk tinggal di Indonesia. Kedua, orang yang secara agama berakidah ahlul sunnah wal jamaah, namun ideologi negaranya khilafah.
"Ini adalah orang-orang yang sangat menipu. Kenapa? Akidahnya sama dengan kita, tetapi ideologi berbangsanya adalah khilafah dan ini sangat berbahaya," kata Gus Miftah.
Yang ketiga, adalah di dalam beragama bukan ahlus sunnah wal jamaah, namun masih memiliki ideologi Pancasila dalam bernegara. Terakhir mereka yang beragama tak berakidah ahlus sunnah wal jamaah, dan dalam bernegara memiliki ideologi khilafah.
"Maka ada misi yang harus dikerjakan oleh orang Indonesia yakni menjaga keberlangsungan ahlus sunnah wal jamaah, dan menjaga kelangsungan NKRI yang berideologikan Pancasila," tegasnya.(OL-4)
Dalam kalender yang digunakan umat islam, ada bulan tertentu yang dimaknai lebih mulia. Selain Ramadan dan Rajab, Muharram juga menjadi bulan yang dirayakan umat Islam dengan suka cita.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menguatkan kolaborasi dengan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) untuk bersama-sama mengatasi masalah bangsa yang terjadi.
Sheikh Muhammad bin Abdul Karim al-Issa mengungkapkan pujiannya kepada Nahdlatul Ulama (NU), atas peran dan kiprahnya di bidang kemanusiaan dan dunia internasional.
Dalam kegiatan ini, ratusan kader Muslimat NU dari berbagai daerah hadir mengikuti pembelajaran dan pemetaan potensi diri melalui metode Talent DNA yang dikembangkan oleh Founder ESQ
TUJUH puluh tahun telah berlalu sejak Konferensi Asia-Afrika di Bandung mempertemukan para pemimpin dari negara-negara baru merdeka.
Pada era Soeharto, peran Islam dalam politik luar negeri Indonesia sering disampingkan karena pemerintah lebih mendorong kebijakan luar negeri yang bebas-aktif.
BPIP dan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan menggelar diskusi bertajuk “Aktualisasi Nilai Ketuhanan dan Kebangsaan dalam Menjaga Moderasi Beragama di Indonesia”. Edukasi Pancasila
Toleransi, katanya, adalah kata yang paling sering terdengar tapi terkadang bisa berbalik menjadi penyebab tindakan-tindakan intoleran.
Kementerian Agama menggagas Gerakan Ekoteologi, yaitu pendekatan keagamaan yang mendorong kepedulian lingkungan berbasis nilai-nilai spiritual.
Fondasi dari moderasi beragama yang kokoh tak hanya bertumpu pada edukasi atau pendekatan budaya semata, tetapi juga sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Dengan memahami makna semboyan bangsa tersebut maka akan muncul cinta, toleransi, dan kelembutan perlu dimiliki oleh setiap orang yang beragama.
Wasathiyah sejatinya mengantarkan manusia ke kehidupan yang sukses dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved