Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
SEHUBUNGAN dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia memang selalu dan akan tetap diwajibkan dalam kurikulum.
Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menyatakan PP SNP ini disusun dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan substansi kurikulum wajib tertulis persis dengan UU tersebut. Namun pengaturan kurikulum wajib pendidikan tinggi telah diatur kembali dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan sepertinya perlu dipertegas.
"Kami senang dan mengapresiasi masukan dari masyarakat. Kami kembali menegaskan bahwa Pancasila dan Bahasa Indonesia memang selalu dan akan tetap diwajibkan dalam kurikulum, sehingga untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman lebih jauh, kami akan mengajukan revisi PP SNP terkait substansi kurikulum wajib," jelas Nadiem dalam keterangannya, Jumat (16/4).
Pengajuan revisi PP SNP merujuk kepada pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
"Kami mengucapkan terima kasih atas atensi dari masyarakat dan sekaligus memohon restu agar proses harmonisasi bersama kementerian atau lembaga lain terkait revisi PP Nomor 57 tahun 2021 bisa berjalan dengan lancar dan segera selesai," tambah Mendikbud. (RO/OL-15)
Program ini dirancang untuk mencetak lulusan yang tidak hanya mahir mengolah data, tetapi juga mampu menciptakan solusi cerdas berbasis teknologi.
Mendikdasmen menjelaskan bahwa kurikulum untuk Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan kemampuan praktis dan keahlian yang disesuaikan dengan kondisi murid.
Pemprov Jateng juga sudah menyiapkan sejumlah alternatif lahan untuk membuat padepokan silat berstandar nasional maupun internasional.
Program ini dirancang untuk mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga siap bersaing di pasar tenaga kerja internasional.
SEBANYAK 100 titik Sekolah Rakyat dipastikan akan beroperasional, setidaknya di awal Agustus 2025. Itu diperkirakan bakal menampung lebih dari 9.700 siswa.
Tagana bekerja sama dengan BBPPKS Banjarmasin telah membuat program Tagana masuk sekolah untuk semua sekolah rakyat di Kalsel.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved