PTM Bisa Digelar Dengan Pertimbangan Ketat

PEMERINTAH terus melakukan berbagai upaya agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sekolah-sekolah bisa segera dilakukan. Namun, PTM di masa pandemi Covid-19 baru bisa digelar jika syarat-syarat yang dibutuhkan sudah terpenuhi.

Hal itu muncul dalam diskusi yang diselenggarakan KPCPEN secara daring, Kamis (1/4). Hadir dalam diskusi tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

Menurut Nadiem, saat ini kebutuhan siswa untuk belajar secara tatap muka sudah mendesak karena berbagai pertimbangan seperti perkembangan psikologis hingga ketersediaan infrastruktur seperti jaringan internet yang masih menjadi kendala di berbagai daerah di tanah air. Meskipun demikian, orang tua masih diberikan kelonggaran untuk mengizinkan anaknya belajar tatap muka di sekolah karena pertimbangan kesehatan.

"Kita berikan hak kepada anak-anak dan orang tua untuk tidak mengirimkan anaknya (belajar) tatap muka, karena kalau orang tuanya punya tingkat komorbiditas tinggi, sebaiknya anaknya jangan sekolah dulu. Itu saya sangat setuju," kata Nadiem.

Selain pertimbangan komorbiditas, Nadiem juga meminta agar masing-masing daerah secara ketat memantau perkembangan infeksi Covid-19 di daerah. Menurutnya, apabila terjadi infeksi di sekolah, PTM harus dihentikan sementara sampai kembali dinyatakan aman untuk belajar tatap muka.

Lebih jauh, Nadiem mengatakan ada aturan yang wajib dipatuhi sekolah saat belajar tatap muka dilaksanakan. Misalnya soal kapasitas ruang kelas serta penerapan protokol kesehatan selama PTM berlangsung.

Terkait kontrol ketat itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengungkapkan pertimbangan lain. Menurutnya kondisi ekonomi di Indonesia seringkali mengharuskan siswa didik memanfaatkan fasilitas umum untuk menjangkau sekolah. Pergerakan para siswa itulah yang dikhawatirkan banyak orang tua akan berpotensi meningkatkan resiko penularan Covid-19 kepada anak.

"Yang juga menjadi isu adalah perjalanan anak menuju sekolah masih menggunakan kendaraan umum. Nah, kendaraan umum ini masih belum melaksanakan prokes yang ketat terutama angkutan perkotaan. Karena itu, kami meminta pemda-pemda harus mewajibkan kendaraan umum menyiapkan protokol kesehatan," kata Dede. (RO/OL-15)