Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua MPR Lestari Moerdijat mendesak para pemangku kepentingan merealisasikan penerapan data terpilah berdasarkan ragam disabilitas. Dengan demikian, proses perencanaan pembangunan yang inklusif segera terwujud.
"Tahun lalu saya telah menyampaikan sejumlah masukan dari hasil diskusi yang digelar tim Denpasar 12 terkait penerapan data terpilah berdasarkan ragam disabilitas agar proses pembangunan yang inklusif bisa direalisasikan," kata Lestari saat menerima koordinator Sahabat Difabel Jepara, Adib Budiono, didampingi Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR, Anggiasari, di rumah dinas Wakil Ketua MPR di Jalan Denpasar Raya Nomor 12, Jakarta Selatan, Kamis (1/4).
Pada kesempatan itu, Adib yang datang didampingi rekannya, Sudarji, menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi para sahabat difabel di Jepara, Jawa Tengah, dalam memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara terkait dokumen kependudukan. Para penyandang disabilitas, menurut Adib, banyak yang belum memiliki akta kelahiran dan KTP sebagai dasar pengurusan dokumen lain.
Para penyandang disabilitas juga kesulitan dalam mengakses pendidikan.
Masalah fisik dan kesehatan, ujarnya, menjadi kendala para penyandang disabilitas untuk mengakses sejumlah layanan kependudukan, kesehatan, dan pendidikan.
Menanggapi hal itu, Rerie, sapaan akrab Lestari, menegaskan penggunaan data terpilah berdasarkan jenis disabilitas sangat diperlukan untuk mulai mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi para penyandang disabilitas secara komprehensif. Rerie yang juga Wakil Ketua MPR bidang penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah itu menegaskan, dengan lebih rincinya data yang ada, para pemangku kepentingan dapat lebih terarah dalam merealisasikan sejumlah program bagi para penyandang disabilitas.
Adib menyambut baik yang disampaikan Wakil Ketua MPR itu. Dia mengakui di Jepara juga sulit mengetahui jumlah pasti penyandang disabilitas. Adib memperkirakan di setiap desa ada 70-80 penyandang disabilitas. Bila di Jepara ada sekitar 182 desa, jumlah penyandang disabilitas di Jepara ada sekitar 14.000-an orang.
Selain berupaya mewujudkan data terpilah berdasarkan jenis disabilitas, Rerie juga berharap pemberdayaan para sahabat difabel harus terus ditingkatkan. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menegaskan kolaborasi dan partisipasi masyarakat untuk melibatkan para penyandang disabilitas dalam kegiatan ekonomi sangat diharapkan untuk mengurangi beban yang dihadapi di masa pandemi ini.
Adib yang mengoordinasikan 60 rekannya saat ini aktif mengelola industri rumah tangga berupa sirup dari rempah seperti jahe, jahe merah, beras kencur, dan kunyit asam. Selain itu, Adib dan kelompok Sahabat Difabel Jepara juga pembuatan masker kain dan sejumlah kerajinan lain. Upaya kreatif tersebut, menurut Rerie, harus mendapat dukungan semua pihak untuk menggerakkan perekonomian desa untuk kemudian meningkatkan perekonomian di daerah. (RO/OL-14)
Kegiatan ini menandai dimulainya Safari Ramadan Partai NasDem sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi dan silaturahmi kader dengan masyarakat.
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka puasa bersama DPP NasDem
Surya Paloh menekankan pentingnya menjaga dan memperkuat silaturahmi bagu seluruh elemen bangsa. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Buka Puasa Bersama Partai NasDem
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mengungkapkan alasan Ahmad Sahroni kembali menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI.
POLITIKUS Partai Nasdem Ahmad Sahroni kembali menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI.
Fokus utama KND bukan sekadar pada perolehan medali, melainkan memastikan negara hadir dalam memberikan hak yang setara bagi atlet disabilitas.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
Kisah Grisna Anggadwita menunjukkan bagaimana pemberdayaan dan pendekatan manusiawi membuka peluang ekonomi inklusif.
Sejumlah pekerjaan rumah dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di tanah air harus dituntaskan.
Kegiatan ini lahir sebagai respons atas masih adanya kesenjangan antara potensi penyandang disabilitas dengan realitas praktik rekrutmen di dunia kerja.
Upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan kolaborasi nyata antara negara dan masyarakat sipil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved