Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAKIL Ketua MPR Lestari Moerdijat mendesak para pemangku kepentingan merealisasikan penerapan data terpilah berdasarkan ragam disabilitas. Dengan demikian, proses perencanaan pembangunan yang inklusif segera terwujud.
"Tahun lalu saya telah menyampaikan sejumlah masukan dari hasil diskusi yang digelar tim Denpasar 12 terkait penerapan data terpilah berdasarkan ragam disabilitas agar proses pembangunan yang inklusif bisa direalisasikan," kata Lestari saat menerima koordinator Sahabat Difabel Jepara, Adib Budiono, didampingi Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR, Anggiasari, di rumah dinas Wakil Ketua MPR di Jalan Denpasar Raya Nomor 12, Jakarta Selatan, Kamis (1/4).
Pada kesempatan itu, Adib yang datang didampingi rekannya, Sudarji, menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi para sahabat difabel di Jepara, Jawa Tengah, dalam memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara terkait dokumen kependudukan. Para penyandang disabilitas, menurut Adib, banyak yang belum memiliki akta kelahiran dan KTP sebagai dasar pengurusan dokumen lain.
Para penyandang disabilitas juga kesulitan dalam mengakses pendidikan.
Masalah fisik dan kesehatan, ujarnya, menjadi kendala para penyandang disabilitas untuk mengakses sejumlah layanan kependudukan, kesehatan, dan pendidikan.
Menanggapi hal itu, Rerie, sapaan akrab Lestari, menegaskan penggunaan data terpilah berdasarkan jenis disabilitas sangat diperlukan untuk mulai mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi para penyandang disabilitas secara komprehensif. Rerie yang juga Wakil Ketua MPR bidang penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah itu menegaskan, dengan lebih rincinya data yang ada, para pemangku kepentingan dapat lebih terarah dalam merealisasikan sejumlah program bagi para penyandang disabilitas.
Adib menyambut baik yang disampaikan Wakil Ketua MPR itu. Dia mengakui di Jepara juga sulit mengetahui jumlah pasti penyandang disabilitas. Adib memperkirakan di setiap desa ada 70-80 penyandang disabilitas. Bila di Jepara ada sekitar 182 desa, jumlah penyandang disabilitas di Jepara ada sekitar 14.000-an orang.
Selain berupaya mewujudkan data terpilah berdasarkan jenis disabilitas, Rerie juga berharap pemberdayaan para sahabat difabel harus terus ditingkatkan. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menegaskan kolaborasi dan partisipasi masyarakat untuk melibatkan para penyandang disabilitas dalam kegiatan ekonomi sangat diharapkan untuk mengurangi beban yang dihadapi di masa pandemi ini.
Adib yang mengoordinasikan 60 rekannya saat ini aktif mengelola industri rumah tangga berupa sirup dari rempah seperti jahe, jahe merah, beras kencur, dan kunyit asam. Selain itu, Adib dan kelompok Sahabat Difabel Jepara juga pembuatan masker kain dan sejumlah kerajinan lain. Upaya kreatif tersebut, menurut Rerie, harus mendapat dukungan semua pihak untuk menggerakkan perekonomian desa untuk kemudian meningkatkan perekonomian di daerah. (RO/OL-14)
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merayakan hari ulang tahunnya ke-74 di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
17,85% penyandang disabilitas berusia lebih dari 5 tahun di Indonesia tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
MESKI semangat inklusi terus digaungkan, nyatanya hanya sebagian kecil penyandang disabilitas yang berhasil menembus dunia kerja.
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
Isu kesehatan dan hak reproduksi bagi penyandang disabilitas, terutama perempuan, adalah isu yang fundamental namun kerap terabaikan oleh para pemangku kebijakan.
Penyandang disabilitas mendapat perhatian khusus dengan disediakannya ruang dan fasilitas pendukung, termasuk lowongan pekerjaan inklusif.
Talkshow tersebut menyoroti peran penting keuangan digital dalam meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved