Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua MPR Lestari Moerdijat mendesak para pemangku kepentingan merealisasikan penerapan data terpilah berdasarkan ragam disabilitas. Dengan demikian, proses perencanaan pembangunan yang inklusif segera terwujud.
"Tahun lalu saya telah menyampaikan sejumlah masukan dari hasil diskusi yang digelar tim Denpasar 12 terkait penerapan data terpilah berdasarkan ragam disabilitas agar proses pembangunan yang inklusif bisa direalisasikan," kata Lestari saat menerima koordinator Sahabat Difabel Jepara, Adib Budiono, didampingi Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR, Anggiasari, di rumah dinas Wakil Ketua MPR di Jalan Denpasar Raya Nomor 12, Jakarta Selatan, Kamis (1/4).
Pada kesempatan itu, Adib yang datang didampingi rekannya, Sudarji, menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi para sahabat difabel di Jepara, Jawa Tengah, dalam memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara terkait dokumen kependudukan. Para penyandang disabilitas, menurut Adib, banyak yang belum memiliki akta kelahiran dan KTP sebagai dasar pengurusan dokumen lain.
Para penyandang disabilitas juga kesulitan dalam mengakses pendidikan.
Masalah fisik dan kesehatan, ujarnya, menjadi kendala para penyandang disabilitas untuk mengakses sejumlah layanan kependudukan, kesehatan, dan pendidikan.
Menanggapi hal itu, Rerie, sapaan akrab Lestari, menegaskan penggunaan data terpilah berdasarkan jenis disabilitas sangat diperlukan untuk mulai mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi para penyandang disabilitas secara komprehensif. Rerie yang juga Wakil Ketua MPR bidang penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah itu menegaskan, dengan lebih rincinya data yang ada, para pemangku kepentingan dapat lebih terarah dalam merealisasikan sejumlah program bagi para penyandang disabilitas.
Adib menyambut baik yang disampaikan Wakil Ketua MPR itu. Dia mengakui di Jepara juga sulit mengetahui jumlah pasti penyandang disabilitas. Adib memperkirakan di setiap desa ada 70-80 penyandang disabilitas. Bila di Jepara ada sekitar 182 desa, jumlah penyandang disabilitas di Jepara ada sekitar 14.000-an orang.
Selain berupaya mewujudkan data terpilah berdasarkan jenis disabilitas, Rerie juga berharap pemberdayaan para sahabat difabel harus terus ditingkatkan. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menegaskan kolaborasi dan partisipasi masyarakat untuk melibatkan para penyandang disabilitas dalam kegiatan ekonomi sangat diharapkan untuk mengurangi beban yang dihadapi di masa pandemi ini.
Adib yang mengoordinasikan 60 rekannya saat ini aktif mengelola industri rumah tangga berupa sirup dari rempah seperti jahe, jahe merah, beras kencur, dan kunyit asam. Selain itu, Adib dan kelompok Sahabat Difabel Jepara juga pembuatan masker kain dan sejumlah kerajinan lain. Upaya kreatif tersebut, menurut Rerie, harus mendapat dukungan semua pihak untuk menggerakkan perekonomian desa untuk kemudian meningkatkan perekonomian di daerah. (RO/OL-14)
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
Kisah Grisna Anggadwita menunjukkan bagaimana pemberdayaan dan pendekatan manusiawi membuka peluang ekonomi inklusif.
Sejumlah pekerjaan rumah dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di tanah air harus dituntaskan.
Kegiatan ini lahir sebagai respons atas masih adanya kesenjangan antara potensi penyandang disabilitas dengan realitas praktik rekrutmen di dunia kerja.
Upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan kolaborasi nyata antara negara dan masyarakat sipil.
Arifah menekankan pentingnya mendorong kemandirian, serta pembangunan masa depan yang layak bagi anak penyandang disabilitas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved