2,4 Juta Guru ASN Dinilai Cukup untuk 50 Juta Siswa di Tanah Air

PEMERINTAH melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan merekrut 1 juta guru dan tenaga kependidikan (GTK) menjadi aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN PPPK). Hal itu dilakukan untuk mengisi kebutuhan GTK di seluruh Indonesia.

Guru besar Universitas Negeri Jakarta Prof.Dr. Hafid Abbas menilai bahwa jumlah guru ASN sebenarnya sudah cukup. Hal itu berdasarkan rasio internasional dan standar UNESCO, yakni 1 guru untuk 20-21 siswa.

"Guru ASN kita ada 2,4 juta dan kita perlu mengangkat guru lagi. Dengan 2,4 juta untuk 50 juta siswa kita memiliki rasio ideal yang sangat bagus sesuai standar rata-rata internasional, sesuai standar UNESCO yaitu 20-21 siswa," ungkapnya saat memberi paparan dalam sidang Panja GTK Komisi X DPR RI, Kamis (18/3).

Dari 2,4 juta guru ASN untuk 50 juta siswa, Indonesia memiliki rasio 1 guru untuk 12-13 siswa. Dengan jumlah yang cukup tersebut, sebenarnya pemerintah tidak perlu mengangkat GTK lagi. Kebutuhan GTK Indonesia seharusnya sudah bisa terpenuhi.

Akan tetapi, menurut Prof. Hafid, permasalahan selama ini bukan di situ. GTK ASN kebanyakan hanya berada di kota-kota saja, sehingga menyebabkan kekosongan GTK di daerah plosok.

"Jadi semestinya tidak ada guru yang diangkat kalau saja distribisi guru ini secara merata. Cuman sayang sekali kita tidak melihat negara hadir untuk menempatkan gurunya dengan baik," imbuhnya.

Selain itu, Prof. Hafid juga menyoroti pada anggaran pendidikan yang mencapai 20% APBN. Anggaran tersebut habis dibelanjakan bukan untuk peningkatan mutu pendidikan.

"Bank Dunia melaporkan 86% dana APBN dan APBD untuk pendidikan habis dikonsumsi gaji dan kesejahteraan guru dan tenaga oendidik. Bahkan 32 kabupaten/ kota jumlahnya mencapai 90% bukan untuk peningkatan mutu pembelajaran," jelasnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bila mutu pendidikan yang menjadi prioritas maka pengangkatan GTK pun harus memperhatikan kualitas. Perekrutan calon guru yang berstarus PPPK harus diprioritaskan dari 18 lulusan LPTK yang berakreditasi A.

"Jika terdapat 2% guru yang pensiun setiap tahun maka hanya sekitar 80 ribu saja lulusan LPTK," tandasnya.(Van/OL-09)