Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH menunggu informasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) soal laporan mengenai efek penggunaan vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca sebelum menggunakannya untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia.
"AstraZeneca ini, memang sempat keluar di beberapa negara Eropa yang mengamati, (diduga menimbulkan) gangguan di darah dan mereka hentikan. Sampai sekarang laporan dari WHO mereka masih meneliti," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (15/3), seperti dilansir Antara.
Pemerintah Indonesia, menurut dia, juga sudah meminta keterangan dari otoritas internasional terkait mengenai keamanan produk vaksin tersebut.
Menurut laporan sementara dari otoritas pengawasan obat dan makanan di Inggris dan Eropa, kata Budi, sampai saat ini korelasi antara pembekuan darah dengan penggunaan vaksin AstraZeneca belum bisa dikonfirmasi.
"Informasi yang saya dapat dari BPOM-nya London, bahwa kejadian itu bukan karena vaksin, tapi memang yang bersangkutan mengalami kejadian itu sendiri di luar masalah vaksinasi," katanya.
Baca juga: Belanda Tangguhkan Penggunaan Vaksin Covid-19 AstraZeneca
Kendati demikian, ia mengatakan, pemerintah memutuskan untuk menunda penggunaan vaksin produksi AstraZeneca sampai ada konfirmasi dari WHO mengenai keamanan penggunaan vaksin tersebut.
"Mudah-mudahan dalam waktu singkat bisa keluar karena memang betul yang AstraZeneca ada waktu kedaluwarsanya di akhir Mei 2021," katanya.
Budi menambahkan vaksin AstraZeneca waktu reaksinya lebih panjang.
"Untuk AstraZeneca agak berbeda rezimnya. Setelah 28 hari
penyuntikan itu bisa lebih panjang. Jadi dia ada sembilan sampai 12 minggu jaraknya dari suntik pertama dan kedua," katanya.
Ia juga mengatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia akan mengadakan rapat besok atau lusa untuk membahas kehalalan vaksin tersebut.
"Sehingga fatwa ulamanya bisa keluar dari majelis ulama dalam dua hari ke depan," kata Budi. (A-2)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan penyelesaian masalah BPJS dapat dilakukan tanpa menunggu Perpres.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi memasukkan virus Nipah (NiV) ke dalam daftar patogen prioritas yang berpotensi memicu pandemi berikutnya.
Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya, memaparkan lokasi 66 rumah sakit tersebut tersebar di berbagai wilayah.
Ia mengatakan sebagai upaya pencegahan virus Nipah maka yang bisa dilakukan yaitu menjaga protokol kesehatan, dan mengetahui cara penularannya.
Di Indonesia, gangguan penglihatan akibat kelainan refraksi yang tidak terkoreksi masih menjadi tantangan serius.
Kemenkes bekerja sama dengan Philips, Graha Teknomedika, dan Panasonic Healthcare Indonesia sepakat untuk melakukan transfer teknologi dan produksi alkes berteknologi tinggi secara lokal.
Sandi mengungkapkan kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan setiap bulan dengan materi yang beragam.
Ada beberapa langkah antisipatif yang mulai diterapkan Puskesmas Warungkondang untuk mencegah penyebaran covid-19.
Munculnya kembali covid-19 tentu perlu diantisipasi. Karena itu, saat ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memitigasi penyebaran covid-19, terutama pada sektor pariwisata.
Saat ini, kelima pasien tersebut hanya bergejala ringan. Mereka sedang melakukan isolasi mandiri di rumah.
Bupati memastikan terpaparnya warga tersebut saat yang bersangkutan berada di luar daerah.
Galeri menjadi catatan sekaligus spirit agar warga Jabar tak gentar, namun tetap waspada menghindari penularan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved