Epidemiolog: Indonesia Belum Saatnya Lakukan Pelonggaran

EPIDEMIOLOG Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman, menuturkan saat ini belum waktunya pemerintah Indonesia terutama pemerintah daerah yang memiliki kasus covid-19 tinggi seperti Jakarta untuk melakukan pelonggaran.

Menurutnya, Indonesia belum sepenuhnya dapat mengendalikan penularan covid-19. Sebabnya, sejak awal pandemi, kebijakan 3T (testing, tracing, treatment) di Indonesia relatif rendah.

"Tes kita itu stabil rendah dan sekarang cenderung dikurangi jadi terlihat melandai. Bisa dibayangkan akibatnya sangat serius. Padahal 3T sangat penting untuk upaya pengendalian," kata Dicky saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (13/3).

Terlebih lagi akan datang ancaman baru berupa mutasi-mutasi virus Sars-CoV2 baik dari luar negeri maupun yang timbul di Indonesia. Sifat-sifat mutasi virus, lanjut Dicky, adalah umumnya lebih cepat menular.

"Untuk merespons itu sebetulnya 3T nya dibetulkan. Ba yak kasus infeksi yang bagian besar ini belum terdeteksi. Yang terlihat juga dari 'positivity rate' Indonesia sejak awal selalu di atas 10% termasuk Jakarta. Angka kematian kita tinggi cenderung lebih tinggi daripada angka yang dilaporkan pemerintah," ujarnya.

Baca juga: Diskursus Vaksin Covid-19 Masyarakat Urban dan Lokal

Melihat fakta ini, maka seharusnya pengetatan terus dilakukan dan bukan malah sebaliknya.

Keterisian RS rujukan memang berkurang tapi pemerintah diminta tidak berpaku pada kapasitas tersebut karena nyatanya, tingkat tes di Indonesia masih rendah. Ia menilai banyak faktor yang bisa menyebabkan keterisian RS rujukan rendah.

"Pertama, karena ada peningkatan kapasitas dan kedua, ada faktor sosial. Masyarakat Indonesia ini umumnya bukan yang rajin berobat ke RS ketika sakit itu terbukti dari studi BPS (Badan Pusat Statistik). Apalagi di masa pandemi ini di mana ada stigma negatif bagi orang sakit. Itu pasti makin rendah lagi orang yang mau berobat," tukasnya.

"Melihat fakta ini, pengendalian covid-19 di Indonesia belum terjadi secara maksimal sehingga indikator untuk melakukan pelonggaran dengan membuka tempat wisata serta tempat usaha hiburan seperti karaoke keluarga belum dapat terpenuhi," jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah pusat mulai mendorong kebangkitan objek wisata yang luluh lantak selama pandemi. Selaras dengan itu, Pemprov DKI Jakarta pun mulai membuka tempat wisata seperti Taman Margasatwa Ragunan, museum, hingga taman-taman. Teranyar, Pemprov DKI juga mempertimbangkan pembukaan tempat hiburan karaoke keluarga.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota. Ia mengatakan rencana itu sesuai dengan arahan pemerintah pusat yang juga mendukung akselerasi pembukaan tempat wisata.

"Ya memang ada keinginan dari pemerintah pusat ya kita lihat di berbagai media bahwa mulai dibuka tempat-tempat pariwisata di PPKM yang sekarang kami juga sudah buka, di antaranya Ragunan dan museum-museum," ujar Ariza di Balai Kota, Jumat (12/3). (OL-4)