Jadikan Sampah Pendongkrak Ekonomi Indonesia

Dirjen PSLB3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati didampingi Direktur Pengelolaan Sampah KLHK Novrizal Tahar (kanan) melakukan kunjungan ke Bank Sampah Malang, Jawa Timur, Senin (15/2).

 

---

PANDEMI covid-19 seperti diketahui telah menghantam sektor ekonomi dunia yang mengakibatkan terjadinya pertumbuhan ekonomi negatif, bahkan resesi.

Di Indonesia, beberapa sektor utama penyumbang produk domestik bruto (PDB) mengalami kontraksi seperti industri, perdagangan, konstruksi, pertambangan, transportasi, dan jasa akomodasi makanan minuman. Namun di tengah keterpuruk­an ekonomi tersebut, beberapa sektor justru mengalami pertumbuhan positif. Salah satunya adalah sektor pengelolaan sampah/limbah.

Berdasarkan laporan perekonomian Indonesia kuartal III 2020 pada 5 November 2020 dari Badan Pusat Statistik (BPS), dari 17 lapangan usaha yang ada, 7 sektor masih tumbuh positif meskipun melambat. Antara lain informasi dan komunikasi, pertanian, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, real estate, jasa kesehatan, serta pengadaan air, pengelolaan sampah, dan limbah.

Baca Juga: Mendulang Rupiah dari Sampah Plastik

Adapun sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, dan limbah merupakan sektor yang tumbuh sangat tinggi, yaitu 6,04%. Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Rosa Vivien Ratnawati mengatakan data tersebut menggambarkan bahwa bidang pengelolaan sampah adalah salah sektor usaha yang tahan banting (resilient) selama pandemi covid-19.

Karena itu, kata Vivien, momentum positif tersebut harus dimanfaatkan khususnya dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2021. Menurutnya, HPSN 2021 harus dijadikan platform untuk memperkuat posisi sektor pengelolaan sampah sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia.

“Sekaligus sebagai perwujudan dari salah satu prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan, yaitu waste to resource melalui pelaksanaan ekonomi sirkular (circular economy) dan sampah menjadi sumber energi,” ujar Vivien dalam keterangan pers tertulis, Senin (1/2).

Baca Juga: Sumber Energi Listrik dari Sampah Plastik

Ekonomi sirkular sendiri merupakan salah satu prioritas pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan mendorong pertumbuhan industri daur ulang.

Pendekatan ekonomi sirkular memiliki tujuan utama untuk meminimalisasi beban sampah yang masuk ke lingkungan (solusi ekologi), sekaligus mengoptimalkan nilai recovery dari berbagai jenis sampah untuk dimanfaatkan oleh industri (solusi ekonomi).

Dalam hal ini, lanjut dia, peran bank sampah dan industri daur ulang sangat krusial. Saat ini terdapat 11.330 bank sampah, 241 industri daur ulang plastik, dan 52 industri daur ulang kertas yang tersebar di seluruh Indonesia.

Merujuk pada Peraturan Menteri LH No 13 tahun 2012, bank sampah merupakan tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau digunaulang yang memiliki nilai ekonomi. Saat ini, jumlah nasabah bank sampah mencapai 419.204 orang dengan omset Rp4,5 miliar per bulan pada tahun 2020 (sebelum masa pandemi covid-19).

Baca Juga: Tangani dan Kelola Sampah Plastik tidak Bisa Business as Usual

Hampir seluruh wilayah Indonesia telah memiliki jalur pengumpulan oleh bank sampah. Adapun kapasitas pengumpulan, baik sampah plastik maupun kertas, memiliki konsentrasi yang tinggi di Pulau Jawa dan Bali.

Sementara itu, ekosistem daur ulang plastik merupakan kontributor penting pemenuhan kebutuhan bahan baku industri plastik nasional.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, resin plastik yang dihasilkan oleh industri daur ulang atau sering kali disebut bahan baku sekunder, nilainya mencapai 1,65 juta ton per tahun. Nilai ini berkontribusi terhadap 29% pemenuhan kebutuhan domestik yang totalnya mencapai 5,63 juta ton per tahun.

Berbeda dengan plastik, kapasitas industri daur ulang kertas yang mencapai 7,2 juta ton per tahun merupakan kontributor terbesar pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, yaitu 56% dari total produksi kertas nasional yang mencapai 13,59 juta ton per tahun.

Karena itu, pengembangan industri daur ulang sampah juga menjadi salah satu fokus HPSN 2021. Hal ini sejalan dengan upaya-upaya pengelolaan sampah yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

“HPSN tahun ini akan fokus memberi kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yakni melalui pengembangan sektor usaha pengumpulan dan pengangkutan sampah, industri alat dan mesin pengolah sampah, industri daur ulang, industri komposting dan biogas, serta industri sampah menjadi energi alternatif,” jelas Vivien.

Kolaborasi
Di sisi lain, salah satu tantangan utama mewujudkan ekonomi sirkular adalah kolaborasi. Dalam hal ini, Kementerian LHK menyadari bahwa pendekatan hulu hingga hilir sangat penting agar terjadi sinergi dari peran para pemangku kepentingan.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dan Kapolri, yakni Menteri Perdagangan Nomor 482 Tahun 2020, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.235/MENLHK/PSLB3/PLB.3/5/2020, Menteri Perindustrian Nomor 715 Tahun 2020, dan Kepala Kepolisian RI Nomor KB/1/V/2020 tentang Pelaksanaan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri pada tanggal 27 Mei 2020.

SKB ini memuat kesepakatan penyusunan bersama peta jalan (road map) dalam rangka percepatan ketersediaan bahan baku industri dalam negeri sebagai pengganti bahan baku impor limbah nonbahan berbahaya dan beracun (B3), khususnya kelompok plastik dan kertas.

Di samping itu, kata Vivien, sejumlah upaya dilakukan Kementerian LHK untuk menerapkan sirkular ekonomi sebagai cara mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah. Antara lain memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah, terutama kabupaten/kota untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah. Hal itu penting agar tercipta ekonomi sirkular, yaitu sampah memiliki nilai tambah ekonomis.

Tidak hanya pendampingan, Kementerian LHK juga memberikan bantuan sarana dan prasarana berupa fasilitas pengelolaan sampah. Tahun lalu, misalnya, Kementerian LHK meresmikan fasilitas pengelolaan sampah di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, antara lain Pusat Daur Ulang (PDU), Bank Sampah Induk (BSI) dan Motor Sampah Roda Tiga.

Selain itu, Kementerian LHK juga memberikan penghargaan kepada produsen yang melakukan inisiatif pengurangan sampah dalam aktivitas usahanya. Hal tersebut tak lepas dari peran dan tanggung jawab pelaku usaha dalam pengelolaan sampah, khususnya pengurangan sampah, yang juga sangat penting dan strategis.

Menurut Vivien, persoalan pengelolaan sampah harus menjadi perhatian utama seluruh komponen masyarakat. Pemerintah, katanya, tidak bisa bekerja sendiri tanpa pelibatan masyarakat.

“Mengingat persoalan sampah merupakan persoalan serius dan multidimensi sehingga diperlukan resonansi kepedulian persoalan sampah secara terus-menerus,” ujarnya.

Berkenaan dengan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2021, Vivien mengungkapkan tiga tujuan utama yang ingin dicapai sebagaimana Surat Edaran Menteri LHK Siti Nurbaya tertanggal 1 Februari 2021.

Pertama, memperkuat komitmen dan peran aktif pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah dengan menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi. Kedua, memperkuat partisipasi publik dalam upaya menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi melalui gerakan memilah sampah.

Ketiga, memperkuat komitmen dan peran aktif produsen dan pelaku usaha lainnya dalam implementasi bisnis hijau (green business) dengan menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi.

“Secara sederhana, HPSN 2021 harus menjadi babak baru pengelolaan sampah di Indonesia dengan menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi Indonesia,” pungkasnya. (Ifa/S3-25)