Pemulihan Kesehatan dari Covid-19 Harus Dibarengi Pemulihan Ekonom

KEBIJAKAN Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro yang berlaku dari Selasa (9/2) hingga 22 Februari mendatang dinilai bagus untuk menyeimbangkan pemutusan rantai pandemi dengan pemulihan ekonomi.

"Kebijakan PPKM mikro tetap membatasi aktivitas masyarakat sekaligus mendorongnya untuk mematuhi protokol kesehatan. Di sisi lain, aktivitas ekonomi tetap berjalan sembari dilakukan pemberian vaksinasi," ujar Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung,  Prof. Rina Indiastuti dikutip dari laman Unpad, Rabu (10/2)

Kebijakan penanganan pendemi covid-19 harus satu paket. Upaya pemulihan kesehatan harus dibarengi dengan pemulihan ekonomi dan pemulihan sosial. “Pemberian vaksin dan pemulihan ekonomi dan sosial harus berjalan beriringan,” ujarnya.

Guru Besar bidang ekonomi industri dan perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad ini menjelaskan pandemi menyebabkan efek meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan banyak masyarakat bergerak mencari pendapatan pada sektor informal. Sekitar 70 juta masyarakat Indonesia saat ini bekerja pada sektor informal.

International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,8% pada 2021. Dan pertumbuhan tersebut diharapkan meningkat secara konsisten. Ini lebih baik daripada mengejar pertumbuhan yang signifikan tetapi mengabaikan pemulihan kesehatan.

Rektor juga mendorong pemerintah berkomitmen penuh dalam menyediakan program perlindungan bagi masyarakat rentan. Strategi yang dilakukan bersifat jangka pendek serta jangka panjang. “Strategi jangka pendek adalah bagaimana pemerintah membuka lapangan kerja, strategi panjangnya adalah bagaimana meningkatkan daya saing,” tandasnya.(H-1)