Kemensos Tunggu Pembaruan DTKS dari 47 Daerah

KEMENTERIAN Sosial terus mengupayakan perbaikan data Daftar Terpadu Kementerian Sosial (DTKS) sebagai data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diluncurkan Kemensos pada 4 Januari lalu.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Said Mirza Pahlevi mengatakan sampai hari ini ada 47 kabupaten kota yang belum memperbarui data.

"Tepatnya ada 47 kabupaten kota yang belum pernah update DTKS sama sekali sejak PBDT (Pemutahiran Basis Data Terpadu) 2015," ujar Said, Sabtu (30/1).

Baca juga: Tekan Risiko Penyakit Jantung Bawaan, Perhatikan Masa Kehamilan

Menteri Sosial Tri Rismaharini sebelumnya juga telah menyurati 40 kepala daerah yang belum memperbaiki data penerima BST. "Kurang lebih ada 40 daerah kita sudah surati untuk memadatkan dengan data kependudukan," jelas Risma.

Pihaknya khawatir jika data penerima BST tidak sesuai dengan data kependudukan. Alhasil, bantuan sosial bisa tidak tepat sasaran.

"Data itu tidak sama dengan dengan data kependudukan. Ini kan rawan. Kita sekarang minta daerah untuk membetulkan datanya," imbuhnya.

Baca juga: Sanksi Jadi Instrumen Pendorong Penerapan Protokol Kesehatan

Sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Adapun perbaikan NIK dibuka setiap bulan. Jumlah data perbaikan yang masuk Kemensos sebanyak 560.000 penerima.

Menurut Risma, pada minggu pertama dan minggu kedua sudah ada perbaikan data. Kemensos menargetkan perbaikan DTKS dari 47 kabupaten kota hingga 3 Maret.

Risma mengaku pihaknya tengah memikirkan potensi perpanjangan BST. Mengingat, kasus covid-19 di Tanah Air belum menunjukkan penurunan. "Itu nanti akan kita bicarakan (apakah diperpanjang atau tidak)," pungkasnya.(OL-11)