Pemerintah Tambah Tenaga Penyuluh KB dan Mudahkan Jadi PNS

KEPALA Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk bisa memberikan kemudahan kepada penyuluh KB untuk menjadi PNS. 

"Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk bisa diberikan kemudahan nantinya dalam ikut masuk PNS baik tenaga fungsional ataupun P3K," kata Hasto dalam Koordinasi Nasional Kemitraan Program Bangga Kencana 2021 secara virtual, Kamis (28/1). 

Ia mengatakan, terdapat sekitar 1,2 juta orang penyuluh dan petugas KB di seluruh plosok desa pada beberapa puluh tahun lalu, sementara jumlah petugas yang tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 13 ribu dan yang non-PNS sekitar 9.600.

Hasto Wardoyo juga meminta agar Jokowi untuk menambah jumlah penyuluh program keluarga berencana (KB).Hal ini direspon Jokowi dengan persetujuan. 

Baca juga : Bertahan di Masa Pandemi, Desainer Ini Berjuang untuk Penenun

"Tadi dokter Hasto menyampaikan agar ini bisa ditambah, saya jawab bisa," ujar Jokowi. 

Menurut Jokowi, penambahan penyuluh KB diperlukan untuk melakukan pembinaan dan pelayanan KB di tengah masyarakat. Hal ini juga merupakan bentuk untuk bisa melakukan percepatan dan mencapai target kinerja di tahun 2021.

Kader-kader penyuluh KB di desa diharapkan bukan hanya untuk pengendalian kependudukan, tapi juga untuk tujuan besar meningkatkan kualitas keluarga di tingkat desa dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas, sehat, sejahtera dan bahagia.

"Dan apa yang dikerjakan BKKBN sangat strategis bagi masa depan bangsa dan negara kita, karena sesungguhnya keluarga adalah tiang negara. Jika seluruh keluarga hidup berkualitas, maka Indonesia juga akan berkualitas dan sejahtera," ujar Jokowi. (OL-7)