KOALISI Warga Lapor Covid-19 mencatat adanya peningkatan laporan atau pengaduan warga terkait pelanggaran protokol kesehatan di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Selama PPKM tahap pertama pada 11-25 Januari, terdapat 70 laporan yang masuk dari berbagai daerah di Indonesia ke Koalisi Warga Lapor Covid-19. Data ini lebih banyak jika dibandingkan dua pekan sebelum periode PPKM, yakni 28 Desember 2020-10 Januari 2020, yakni sebanyak 68 laporan.
Adapun sepanjang Januari 2021 terdapat 116 laporan yang masuk ke Koalisi Warga Lapor Covid-19.
Baca juga: Pemalsuan Surat Tes Swab Picu Klaster Pesawat
"Dari laporan itu, hanya 28 laporan yang terverifikasi sampai tahap ditindaklanjuti hingga selesai," jelas peneliti Koalisi Warga Lapor Covid-19 Yemiko Happy dalam diskusi virtual, Senin (25/1).
Menurutnya, hal ini sangat mengecewakan. Sebab, tindak lanjut pemerintah daerah (pemda) terhadap aduan warga merupakan salah satu kunci penanggulangan covid-19.
"Bagaimana warga bisa berpartisipasi aktif dalam menanggulangi covid-19? Jika saat mengadu atau melapor justru tidak ada jawaban atau respons," pungkas Yemiko.
Laporan terbanyak adalah pelanggaran di tempat publik yang mencapai 37%, pelanggaran protokol kesehatan di perkantoran mencapai 33%, dan pelanggaran protokol kesehatan di tempat pendidikan sebesar 17%. Sisanya adalah aduan tentang restoran yang tidak melaksanakan protokol kesehatan sebesar 7% dan pelanggaran protokol kesehatan di tempat ibadah sebesar 6%.
Baca juga: Jam Operasional Mal Ditambah, Wagub DKI: Ada Permintaan Pengusaha
Laporan paling banyak masuk berasal dari Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Namun, ada dua daerah yang memiliki respons cukup baik terhadap laporan warga. Koalisi Warga Lapor Covid-19 meneruskan sejumlah aduan ke masing-masing pemda sesuai lokasi pelapor.
"Pemda yang sejauh ini responsif dan tegas dalam menindaklanjuti, yakni DKI Jakarta dan Kota Bandung. Jadi bukan hanya menjawab, tapi benar-benar dilakukan perbaikan. Untuk DKI Jakarta, saat kami meneruskan laporan diberikan kode CRM. Agar kami bisa menelusuri sejauh mana laporan ditindaklanjuti," imbuhnya.
Dia pun berharap pemda lain juga responsif terhadap laporan warga. "Kami tetap mengharapkan daerah lain untuk responsif. Kami coba WhatsApp call center hanya dibaca. Ini jadi hambatan dalam menyelesaikan pandemi covid-19," tandasnya.(OL-11)
