Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
MENTERI Sosial Tri Rismaharini mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Menurut Plt juru bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding, Risma datang untuk melakukan koordinasi terkait rekomendasi KPK mengenai hasil kajian pengelolaan bantuan sosial pada 3 Desember 2020 lalu.
"Melalui pertemuan koordinasi ini, KPK kembali memaparkan hasil kajian dan rekomendasi KPK sebagai pelaksanaan tugas monitoring," kata Ipi melalui keterangan tertulis, Senin (11/1).
Ipi menyebut pihaknya juga menyampaikan beberapa masukan mengenai langkah dan upaya yang dilakukan Kementerian Sosial dalam penyaluran bantuan sosial.
Baca juga : Menkes Minta Rumah Sakit Sediakah Lebih Banyak Kamar untuk Pasien
Kedatangan Risma diterima langsung oleh tiga pimpinan KPK yakni Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.
"Lebih lanjut kami akan informasikan hasil diskusi," tandas Ipi.
Sebelumnya, KPK menangkap Juliari Batubara yang menjabat Mensos sebelum Risma bersama empat orang lainnya karena kasus dugaan korupsi bansos sembako Jabodetabek covid-19. Anggaran bansos sembako yang sempat dikorupsi pada 2020 sebesar Rp6,8 triliun berasal dari alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diterima oleh Kementerian Sosial. (OL-2)
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Patok itu justru dipasang untuk melindungi wilayah konsesi dari dugaan penyerobotan oleh PT P, yang dituding melakukan penambangan nikel ilegal.
KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap Selebram Lisa Mariana pada Jumat (22/8). Pemeriksaan ini terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan di BJB.
Lisa Mariana mengaku mendapat panggilan dari KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Jumat, 22 Agustus 2025.
KASUS dugaan korupsi haji tidak hanya merugikan keuangan negara, namun juga masyarakat khususnya calon jemaah haji reguler yang selama bertahun-tahun telah mengantri secara legal.
Budi mengatakan, keterangan saksi akan diperkuat dengan bukti yang didapat KPK. Sebagian bukti ditemukan penyidik melalui proses penggeledahan.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved