Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
MENTERI Sosial Tri Rismaharini mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Menurut Plt juru bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding, Risma datang untuk melakukan koordinasi terkait rekomendasi KPK mengenai hasil kajian pengelolaan bantuan sosial pada 3 Desember 2020 lalu.
"Melalui pertemuan koordinasi ini, KPK kembali memaparkan hasil kajian dan rekomendasi KPK sebagai pelaksanaan tugas monitoring," kata Ipi melalui keterangan tertulis, Senin (11/1).
Ipi menyebut pihaknya juga menyampaikan beberapa masukan mengenai langkah dan upaya yang dilakukan Kementerian Sosial dalam penyaluran bantuan sosial.
Baca juga : Menkes Minta Rumah Sakit Sediakah Lebih Banyak Kamar untuk Pasien
Kedatangan Risma diterima langsung oleh tiga pimpinan KPK yakni Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.
"Lebih lanjut kami akan informasikan hasil diskusi," tandas Ipi.
Sebelumnya, KPK menangkap Juliari Batubara yang menjabat Mensos sebelum Risma bersama empat orang lainnya karena kasus dugaan korupsi bansos sembako Jabodetabek covid-19. Anggaran bansos sembako yang sempat dikorupsi pada 2020 sebesar Rp6,8 triliun berasal dari alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diterima oleh Kementerian Sosial. (OL-2)
Tren tutup muka ini masih menunjukkan bahwa korupsi menjadi aib bagi para tersangka.
Sebanyak Rp33 juta berhasil dikumpulkan pegawai KPK melalui metode zakat. Sementara itu, ada Rp12 juta infak yang juga terkumpul untuk menambah beasiswa yang diberikan.
Pembahasan dengan para pakar itu juga dilakukan untuk meyakinkan KPK dalam bekerja ke depannya.
Informasi terkait aliran dana itu juga didalami dengan memeriksa eks Senior Vice President Investasi Pasar Modal dan Pasar Uang Taspen Labuan Nababan.
KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.
Agus menyampaikan, apa yang dilakukan oleh Menteri UMKM tersebut adalah contoh yang baik dan patut ditiru oleh pejabat lain maupun masyarakat luas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved