Tekan Kasus Covid-19, RI Perlu Belajar dari Tiongkok dan Singapura

INDONESIA harus belajar dari Singapura dan Tiongkok untuk menurunkan kurva kasus covid-19. 

Hal itu ditekankan Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito. Sebagai negara besar dengan populasi yang besar, Tiongkok bisa menjadi contoh yang baik untuk Indonesia.

"Sebagai negara besar, kita harus belajar dari Tiongkok. Saat mereka bisa memutus mata rantai virus yang beredar, jumlah virusnya akan sedikit. Mereka sudah menggencarkan 3T dari awal," ujar Wiku dalam konferensi pers virtual, Selasa (5/1).

Di lain sisi, sebagai negara kepulauan, pemerintah daerah semestinya belajar dari Singapura. Terutama dalam mengendalikan ketertiban penduduk di daerahnya masing-masing dengan cara gotong-royong.

Baca juga: Jokowi Targetkan Vaksinasi Rampung Tahun Ini

"Kita bisa belajar dari Singapura. Pimpinan daerah dan masyarakat dilibatkan dalam proses 3M. Kalau itu dilakukan daerah, Indonesia sudah bisa menyelesaikan kasus. Jangan hanya dari pusat," papar Wiku.

Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun menyebut saat ini kasus covid-19 di Tiongkok berjumlah 96.972 orang. Total kasus aktif yang masih menjalani perawatan sebanyak 1.330 orang. Adapun, kasus harian covid-19 di Tiongkok sudah turun drastis dibanding awal pandemi.

"Secara keseluruhan, kegiatan di Tiongkok dilakukan seperti biasa. Tapi tingkat kedisiplinan ditingkatkan lagi. Sekarang semua memakai masker. Begitu juga dalam pertemuan yang melibatkan banyak orang, sementara ditunda," urai Djauhari.

Baca juga: Kasus Covid-19 Daerah Naik, Ketua Satgas Minta Reaktivasi Posko

Sementara itu, di Wuhan sebagai episentrum pertama covid-19, saat ini kondisinya dinilai sudah lebih baik. Pemerintah Wuhan sudah merilis aturan emergecy materials yang harus dimiliki oleh masyarakat.

Duta Besar RI untuk Singapura Suryopratomo menceritakan saat ini kurva kasus covid-19 di negara itu sangat rendah. Bahkan, hari ini tidak ditemukan kasus baru. Upaya yang ditekankan Singapura ialah melakukan pengawasan mobilitas masyarakat dengan ketat.

"Yang menarik, Singapura itu menggerakkan relawan juga. Relawan disebut ambassador. Mereka melakukan pengawasan di tempat publik. Melihat orang apakah patuh hanya membuat kerumunan dengan jumlah maksimal 8 orang. Kalau lebih dari 8 orang, akan didenda 300 dolar singapura. Kalau dua kali melakukan pelangaran, dinaikan 2 kali lipat, dan begitu seterusnya," kisah Suryopratomo.(OL-11)