Asesmen Nasional Jadi Tantangan di 2021

DUNIA pendidikan Indonesia menghadapi tantangan di awal 2021, yakni penyelenggaraan asesmen nasional (AN) sebagai pengganti ujian nasional (UN) di tengah pandemi yang masih berlangsung.

“Tantangan terberat dalam waktu dekat ini yaitu pada Maret-April 2021 rencananya akan dilakukan AN. Tentu kita harus segera menyelesaikan payung hukum serta sosialisasinya lalu memastikan samplingnya.

Jika AN dilakukan di masa pandemi, saya khawatir hasilnya akan kurang optimal dan sosialisasinya juga mungkin masih kurang,” kata Deputi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Sartono pada Webinar Ngopi Seksi bertopik Outlook pendidikan Indonesia 2021 yang digelar Vox Point Indonesia dan NU Circle, kemarin.

Menurut Agus, tantangannya ialah bagaimana memastikan siswa yang masuk di dalam sampling dapat mengerjakan AN dengan baik. “Jangan sampai mereka mengerjakan asal-asalan sehingga hasil satu sekolah itu buruk. Tapi sebaliknya tidak boleh juga sekolah hanya mengambil sampel anak-anak yang pintar,” ujarnya.

Agus juga menyoroti masalah penerimaan siswa baru. Dengan digantinya UN oleh AN maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama sudah mulai menyosialisasikan berbagai hal, termasuk dasar pendaftaran peserta didik baru. “PPDB dengan sistem zonasi tetap dipertahankan sebagai basis,” tambahnya.

Masalah PTM

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Ali Ramdani mengatakan pihaknya mengutamakan kehati-hatian dalam pembelajaran tatap muka (PTM).

“Umumnya ketika pengelola madrasah ditanya siap, ya siap. Namun, saat ditanya apakah mau buka, mereka pikirpikir dulu. Jadi, yang diprioritaskan ialah menjaga keselamatan dan kesehatan di madrasah sehingga pilihan terbaik pada pembelajaran di madarasah yaitu tetap menggunakan pembelajaran jarak jauh,” tegas Ali.

Di sisi lain, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia M Ramli Rahim mengaku ada satu kebijakan yang baik dari Mendikbud Nadiem Makarim pada 2020, yakni program mengangkat 1 juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Pembicara lainnya, anggota Komisi X DPR Ferdiansyah berharap Kemendikbud dapat berkomunikasi lebih baik lagi dengan para mitra dan stakeholder terkait dalam memajukan dunia pendidikan Indonesia di 2021. (Bay/X-11)