Menkeu Tunggu Hitungan Kemenkes soal Kebutuhan Dana Vaksinasi

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pihaknya masih menunggu hitungan dari kementerian kesehatan ihwal pendanaan program vaksinasi 2021 yang telah diputuskan untuk diberi secara gratis kepada masyarakat.

Pertama, ialah terkait jumlah masyarakat yang ditargetkan untuk divaksinasi. “Ini akan mengikuti apa yang direkomendasikan oleh WHO atau pun dari persatuan ahli di bidang pandemi. Ada yang menyebutkan 70%, kita juga mengikuti dari jumlah target yang harus divaksinasi. Katakanlah betul 70% dari seluruh populasi, itu berarti sekitar 182 juta,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN secara virtual, Senin (21/12).

Kedua, imbuh dia, perlu diketahui jumlah dosis yang diberikan kepada tiap masyarakat. Bila tiap orang dianjurkan untuk mendapatkan penyuntikkan hingga dua kali, maka jumlah vaksin yang harus tersedia mencapai 394 juta dosis. Itu dengan asumsi jumlah penduduk yang harus tervaksin hingga 70%.

Ketiga, ialah penghitungan mengenai efektivitas vaksin itu sendiri. “Kalau efektivitasnya 90%, maka yang menyediakan vaksin harus disediakan lebih dari 100%, tadi 182 juta plus 10% di atasnya, supaya kita tetap mencapai 182 juta tadi. jadi tergantung dari efektivitas jenis vaksin. Sekarang ini sedang inventarisasi,” jelas Sri Mulyani.

Lalu, pemerintah juga perlu untuk mempertimbangkan terjadinya waste stage, yakni kemungkinan terjadinya kerusakan vaksin dalam proses distribusi. Hitungan dari potensi waste stage itu turut menjadi pertimbangan penetapan kebutuhan anggaran pendanaan program vaksinasi di 2021.

Baca juga: Antre Tes Antigen di Bandara Soekarno-Hatta

Ani, sapaan karib Sri Mulyani bilang, sedianya pemerintah telah mencadangkan dana sebesar Rp18 triliun dalam APBN 2021 untuk keperluan vaksinasi. itu juga ditambah dengan pengalihan anggaran kesehatan di program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 sebesar Rp34,4 triliun yang diperkirakan tidak akan terserap hingga akhir 2020.

Dus, sejatinya pemerintah telah memiliki modal untuk pendanaan progam vaksinasi 2021 yang diputuskan diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat.

Kalau semua itu sudah dihitung, dan kita akan menghitung mengenai berapa jumlah tenaga kesehatan, prioritas seperti apa, maka kami akan bisa mendapatkan penghitungan mengenai berapa dana yang dibutuhkan. Dana yang dibutuhkan ini, bagaimana kita akan memenuhinya, pertama, di dalam UU APBN sudah ada anggaran yang kita cadangkan untuk vaksinasi Rp18 triliun.

Dalam program PEN kita yang tahun ini untuk kesehatan yang sebesar Rp99,5 triliun, ada Rp36,4 triliun yang tidak bisa dieksekusi tahun ini. ini akan digunakan untuk program vaksinasi. jadi dari Rp18 triliun plus Rp36,4 triliun, ini adalah anggaran yang akan kita cadangkan.

“Kita masih memiliki space seperti yang diinstruksikan Bapak Presiden, seluruh K/L sekarang harus memprioritaskan untuk penanganan covid, utamanya vaksinasi. jadi kita akan lihat dari seluruh angagran K/L itu yang memang kemungkinan dieksekusi, kita akan lihat track recordnya, berapa K/L yang membelanjakan anggarannya, kita lihat DIPA, dan kita lihat mana yang bisa dialihkan untuk vaksin. Tentu dengan beberapa perubahan di dalam anggaran,” terang Ani.

Kendati demikian, dia memastikan akan melaksanakan tugas tersebut secara hati-hati. Sebab, ia tidak ingin terjadi disrupsi pada K/L untuk belanja yang dapat mendorong pemulihan ekonomi. “Ketergantungan pada belanja pemerintah masih sangat tinggi. Jadi kita juga harus melakukannya secara sangat hati-hati. Kita minta K/L dan daerah tetap melakukan belanja,” pungkas Ani. (OL-4)