Hindari Korupsi, BLT Dana Desa Dilakukan By Name By Address

PROGRAM bantuan langsung tunai (BLT) dana desa dilakukan dengan kesesuaian data tentang nama dan alamat atau by name and by address.

Hal itu, menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, untuk mencegah adanya tindakan korupsi. Apalagi, tambahnya, banyak pihak yang terlibat dalam proses penyaluran bantuan itu. Mulai dari relawan desa hingga kepala desa untuk memastikan dana bantuan sampai ditangan rakyat.

"Jadi selama ini kami terus lakukan pemantauan, by name by adress di Kementerian Desa. Data KPM (keluarga penerima manfaat) sudah ada di kami," tutur Halim dalam konferensi pers Update PEN dan BLT Dana Desa, Rabu (16/12)

Halim menuturkan, pihaknya mengantisipasi program BLT dana desa itu sejak dari pendataan KPM. Pihaknya melibatkan relawan desa lawan covid-19 berbasis RT.

Baca juga : Satgas Covid-19: Vaksin Gratis Diberikan Sesuai Syarat Medis

Penyaluran BLT Dana Desa bakal ditandai selesai setelah melakukan musyawarah desa khusus (Musdesus). Wadah demokratis itu dijalankan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Dana Desa.

"Setelah itu dokumen penerima itu ditempel di Balai Desa. Jadi masyarakat bisa melihat siapa-siapa penerimanya. Siapa pun bisa mengawasi," jelas Halim.

Penggunaan dana desa pada tahun ini difokuskan pada tiga hal yakni Desa Tanggap Covid atau Desa Aman Covid, Padat Karya Tunai Desa, dan BLT Dana Desa. Per 15 Desember 2020, dana desa mencapai Rp47,255 triliun dari total pagu anggaran 2020 sebesar Rp71,190 triliun.

Halim menjabarkan, penggunaan desa digunakan untuk keperluan seperti dan desa tanggap Covid-19 sebesar Rp3,71 triliun, untuk program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang mencapai Rp15,23 triliun, lalu pembangunan infrastruktur sebesar Rp8,43 triliun dan program lainnya. (OL-2)