DPR Harap Pemerintah Gratiskan Vaksin Covid-19

METODE vaksinasi covid-19 melalui jalur mandiri diminta dipertimbangkan kembali. Pemerintah diharapkan menanggung biaya vaksin untuk masyarakat.

"Yang jelas, Komisi IX mendorong agar mereka yang diberikan vaksin itu gratis semua," kata anggota Komisi IX Saleh Daulay, Rabu (16/12).

Jika tidak bisa digratiskan, pemerintah diminta mengubah kuota skema vaksin covid-19.

Baca juga: Satgas Covid-19: Menghalangi Petugas Harus Ditindak Tegas

Saat ini, skema vaksin gratis sebesar 30% dari target 107 penduduk berusia 18-59 tahun. Sementara itu, skema mandiri ditetapkan sebesar 70%.

"Skema vaksin itu nanti dibalik 30 dan 70. Tujuh puluh persen yang gratis dan kemudian 30 untuk yang mandiri. Kalau itu masih masuklah," ungkap dia.

Salah satu alasan vaksin covid-19 digratiskan yakni untuk mengurangi beban masyarakat. Dikhawatirkan, tidak semua orang mampu membayar biaya vaksin covid-19.

Dia pun mencontohkan jika harga vaksin covid-19 sebesar Rp200 ribu per dosis, masyarakat harus merogoh kocek Rp400 ribu. Sebab, pemerintah merencanakan penyuntikan vaksin dilakukan dua kali atau dosis setiap orang.

"Kalau Rp400 ribu, misal dalam satu keluarga ada 5 orang, berarti menjadi Rp2 juta," ungkap dia.

Mantan Wakil Ketua Komisi IX itu menilai angka tersebut cukup besar. Dia yakin tidak semua keluarga di Indonesia mampu membiayai program tersebut.

"Jadi Rp2 juta itu kan besar, itu belum tentu sanggup masyarakat," sebut dia.

Selain itu, Saleh mengaku belum mendapatkan penjelasan secara rinci alasan pemerintah memberikan kuota lebih besar untuk skema mandiri. Namun, dia menilai salah satu alasan pemerintah karena skema gratis ini bakal dilakukan bersama lembaga internasional.

"Nah, kalau program vaksin gratis dari lembaga lain itu masuk, berarti sebetulnya skema ini masih bisa berubah. Jadi yang gratis akan lebih banyak lagi," ujar dia. (OL-1)