MASYARAKAT Komodo yang diwakili Yayasan Sunspirit Indonesia meminta Komisi IV DPR untuk mengkaji ulang rencana pembangunan Geopark Komodo. Ini akan dibangun di Wisata Alam Loh Buaya Pulau Rinca Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Kami meminta pembangunan ini dikaji ulang dulu dengan melibatkan ahli, organisasi lingkungan, masyarakat setempat, dan para pelaku wisata agar kita bisa memutuskan mana yang bisa dilanjutkan dan yang dihentikan," kata Ketua Yayasan Sunspirit Indonesia, Venansius Haryanto Akbar, saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/11).
Hal itu karena pulau-pulau yang dihuni oleh komodo merupakan lahan konservasi bukan investasi walaupun sudah di zona pemanfaatan. Keberadaan aktivitas manusia yang tinggi di sekitar habitat komodo akan menganggu kehidupan satwa tersebut.
Venansius juga meminta selama diskusi dengan berbagai pihak, rencana pembangunan Geopark tersebut dihentikan dulu. Pemerintah berencana akan menyulap Kawasan Loh Buaya menjadi wisata premium dengan fasilitas wisata kuliner mewah, mooring buoy, helipad, pemasangan jaringan dan kabel bawah laut, dan pembangkit listrik tenaga diesel.
Selain itu, Venansius mengungkapkan pihak swasta telah membangun resor atau penginapan kelas premium di Pulau Padar NTT. "Sejak 2018 tuntutan kami ialah mencabut izin dan peraturan yang menjadi payung legitimasi, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 38 Tahun 2019," ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi mengatakan perihal permasalahan agraria telah terjadi di berbagai daerah, termasuk Pulau Komodo dan suku adat lain.
"Kalau ingin menyelamatkan komodo di Pulau Komodo dan Pulau Rinca harus menyelamatkan juga warganya. Hal itu rasional. Yang irasional ialah orang yang baru datang menguasai tanah di sana dan menyingkirkan warga sana. Itu irasional," ungkapnya. (OL-14)
