RENCANA pemerintah untuk menerapkan pembelajaran tatap muka mulai awal tahun depan mendapat sambutan positif dari sejumlah daerah. Namun, pihak sekolah harus tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) untuk mencegah penularan covid-19.
“Saya berharap pemerintah dukung sekolah-sekolah dengan membagikan masker gratis dan menyedia kan fasilitas lain untuk menopang penerapan protokol kesehatan di sekolah,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani di Jakarta, kemarin.
Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru mengatakan belum ingin terburu-buru memulai belajar tatap muka di sekolah meskipun sudah tidak ada lagi zona merah di provinsi tersebut.
“Prokesnya harus tetap jalan. Ka - lau tidak bisa dijalankan, lebih baik ditunda saja belajar tatap mu kanya,” ujar Herman Deru, kemarin.
Sementara itu, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumyati meminta agar berbagai per siapan menghadapi pembelajaran tatap muka tidak terlalu dibebankan kepada guru. Misalnya untuk pelaksanaan tes usap para guru yang mungkin akan dijadikan sebagai salah satu syarat pembelajaran tatap muka.
“Tes swab itu kan relatif cukup mahal. Mungkin ada sebagian besar yang tidak akan mampu membayar biaya tes swab, seperti guru honorrer. Biaya tes usap bisa jadi seharga gaji 3 bulan bagi guru honorer,” terangnya.
Jumyati menegaskan berbagai persiapan harus betul-betul matang sebelum dimulainya pembelajaran tatap muka. Utamanya menyangkut keamanan bagi guru dan siswa agar tidak berpotensi terpapar covid-19.
“Di saat pandemi covid-19 ini yang harus diperhatikan tentu pe nerapan protokol kesehatan. Misalnya, di setiap sekolah, sarana dan prasarana protokol kesehatannya sudah tersedia maksimal atau belum,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pen didikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, Bahron Rasyid mengatakan saat ini ada sekitar 80% sekolah di wilayahnya yang sudah mengadakan uji coba pertemuan tatap muka secara berkala.
“Kami memutuskan pertemuan berkala karena banyak keluh kesah dari orangtua,” ujar Bahron, kemarin.
Kebijakan itu didasarkan pada kesepakatan sekolah, pelajar, dan wali murid, juga izin dari Satgas Penanganan Covid-19.
Kegiatan tatap muka dilaksanakan dengan prioritas kelas paling akhir, seperti kelas 6 SD ataupun kelas 9 SMP. Kelas paling kecil juga diprioritaskan, misalnya kelas 1 SD atau kelas 7 SMP. (BB/BK/AT/DW/X-10)
