Pelaku Pariwisata Harus Optimalkan Era Kebiasaan Baru

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) berharap era kebiasaan baru atau new normal membuka peluang bagi perekonomian termasuk pariwisata. Hal itu terungkap melalui Seri Webinar Seller Meeting Asia Tenggara dan Oceania yang merupakan sosialisasi kebijakan pariwisata di era kebiasaan baru.

"Kemenparekraf/Baparekraf melakukan upaya sosialisasi melalui seri webinar agar peluang tersebut dapat dioptimalkan dan memberi manfaat bagi stakeholder pariwisata," ujar Deputi Bidang Pemasaran Pariwisata Kemenparekraf/ Baparekraf Nia Niscaya dalam sambutannya pada siaran langsung, Kamis (19/11/2020).

Kemenparekraf/Baparekraf menyosialisasikan program sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability) sebagai standar baru pelaksanaan kegiatan pariwisata. Di sisi lain, guna mendongkrak jumlah wisatawan, Kementerian Hukum dan HAM sudah mengeluarkan Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Kegiatan webinar itu sekaligus untuk sosialisasi kebijakan visa terbaru bagi penyelenggara tur, media, maskapai penerbangan, hingga mitra bisnis pariwisata di kawasan Asia Tenggara dan Oceania sehingga bisa berbagi informasi tentang penerapan adaptasi kebiasaan baru di Indonesia. Diharapkan kegiatan itu dapat membantu industri pariwisata berbenah dan bangkit di era baru ini. 

Direktur Pemasaran Pariwisata Regional I Kemenparekraf Vinsensius Jemadu menyebutkan, seluruh destinasi wisata di Indonesia telah siap menerima kembali kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Vinsensius menuturkan, sertifikasi CHSE dan kebijakan visa baru merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk menjawab tantangan era adaptasi kebiasaan baru untuk kembali menggeliatkan sektor pariwisata.

"Pencegahan penyebaran covid-19 melalui sertifikasi CHSE sebagai standar baru pelaksanaan kegiatan wisata. Nantinya, para pegiat pariwisata yang lolos sertifikasi CHSE berhak mencantumkan label “InDOnesia CARE” dalam bisnis mereka," imbuhnya. 

Staf Ahli Bidang Teknologi dan Globalisasi Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto mendukung penuh penerapan protokol CHSE di seluruh destinasi wisata di Indonesia. Deputi Direktur Kerjasama Internasional Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Agus Abdul Majid mengungkapkan, kebijakan terbaru visa akan membuka lebih lebar pintu ekonomi bilateral dan regional. (RO/A-3)