AKIBAT pandemi covid-19, sudah delapan bulan pendidikan atau sekolah memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Hal itu telah menimbulkan kasus kekerasan pada anak dan stres, bahkan beberapa siswa yang tidak tahan mengambil jalan pintas mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terjadi peningkatan kekerasan terhadap anak selama pandemi covid-19. Setidaknya terjadi 3.000-an kasus kekerasan pada anak selama Maret-Agustus 2020.
Pelaku kekerasan tidak lain orangtua siswa sendiri atau anggota keluarga lain. Para siswa mendapatkan kekerasan secara fisik dan psikis. K, 8, misalnya, siswa kelas I SD di Lebak, Banten, itu meregang nyawa karena dianiaya orangtuanya yang stres mendampingi anak belajar di rumah.
Sementara itu, kasus bunuh diri menimpa siswa SMA berinisial MI, 16, di Gowa, Sulawesi Selatan. Kemudian siswa MTS (Madrasah Tsanawiyah) kelas IX berusia 15 tahun di
Tarakan, Kalimantan Utara.
Menurut guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan, data kekerasan yang menimpa anak dari KPAI merupakan warning (peringatan) bagi seluruh pihak, baik pemerintah, sekolah, guru, maupun orangtua dalam mendukung pelaksanaan PJJ.
“Ini perlu perhatian penuh dari seluruh elemen bangsa. Artinya, di sini ada problem psikologis,” katanya saat dihubungi, kemarin.
Menurut Cecep, PJJ memang dapat menimbulkan rasa jenuh bagi siswa, secanggih apa pun teknologi yang digunakan. Namun, dia menilai, kasus kekerasan ataupun bunuh diri pada anak, tidak sepenuhnya disebabkan PJJ.
“Banyak faktor pendorong yang menimbulkan masalah psikologis, misalnya, lingkungan rumah, kondisi ekonomi, hingga faktor hubungan sosial dengan keluarga ataupun teman,” tambahnya.
Untuk itu, katanya lagi, dibutuhkan kolaborasi antara orangtua, sekolah, dan siswa. Terdapat lima aspek yang perlu diperhatikan agar PJJ dapat berlangsung dengan menyenangkan,
yaitu infrastruktur, konten, metodologi, pendekatan dengan siswa, dan lingkungan belajar.
Keterbatasan sarana prasarana
Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, mengatakan ada beberapa faktor yang memengaruhi beratnya beban pembelajaran selama PJJ.
“Pertama, keterbatasan sarana prasarana. Contoh, di Kabupaten Agam, Sumatra Barat; Kabupaten Berau, Kalimantan Timur; dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat. Sinyal susah,” jelasnya.
Faktor kedua, lanjut Satriwan, masih banyak guru yang tidak mema hami kurikulum darurat dan e-modul. Padahal, dua hal itu dibuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk meringankan beban guru dan siswa, khususnya selama PJJ.
Menurutnya, persoalan tak hanya terjadi pada guru, tetapi juga adanya kekurangan komunikasi dan koordinasi antara dinas pendidikan kota/kabupaten ataupun provinsi dan Kemendikbud.
“Persoalan lain, ada cara pandang yang keliru dari guru sehingga mereka banyak memberikan tugas setiap hari. Terlebih, selama PJJ, siswa tidak bisa berinteraksi karena keterbatasan sarana prasarana dan tidak bisa tatap muka dengan guru sebab tak memiliki gawai. Jadi, jangan penugasan setiap hari, ini anak bisa stres,” tambah Satriwan.
Sementara itu, saat dihubungi secara terpisah, Komisioner KPAI Retno Listyarti, memberikan beberapa rekomendasi terkait dengan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi yang rencananya dibuka pada 2021.
Beberapa rekomendasi yang diusulkan, yakni pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus fokus pada persiapan infrastruktur, protokol kesehatan, sosialisasi protokol kesehatan, dan sinergi antara dinas pendidikan dan dinas kesehatan serta gugus tugas covid-19 di daerah.
“Pemerintah pusat dan daerah mulai mengarahkan politik anggaran ke pendidikan, terutama persiapan infrastruktur buka sekolah demi mencegah klaster baru. Menurut dia, menyiapkan infrastruktur adaptasi kebiasaan baru (AKB) di sekolah membutuhkan biaya yang tidak sedikit, maka itu butuh dukungan dana dari pemerintah,” ujar Retno.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengatakan, ia memberikan otonomi kepada daerah untuk menentukan apakah sekolah di satu wilayah sudah bisa dibuka atau belum.
“Tentu ada peran dari sekolah dan orangtua. Jadi, orangtua kolektif, ya, dalam komite sekolah untuk sama-sama menentukan. Kalau masih merasa belum layak dibuka karena risiko lebih besar mungkin bisa ditunda,” jelasnya. (Medcom.ID/Metro TV/X-7)
