Headline

Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.

Fokus

Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.

Wapres Tunggu Kajian MUI Soal Kehalalan Vaksin Korona

Indriyani Astuti
06/11/2020 15:38
Wapres Tunggu Kajian MUI Soal Kehalalan Vaksin Korona
Ilustrasi(Antara)

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) akan sangat berhati-hati menyangkut kehalalan vaksin Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Vaksin yang dikembangkan oleh Sinovac, perusahaan asal Tiongkok tersebut  saat ini masih dalam tahap uji klinis.

Menurut Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi , hingga saat ini Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin masih menunggu hasil kajian dari tim Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berangkat ke Tiongkok

''Kalau soal kehalalan vaksin sampe sekarang belum, karena MUI belum melaporkan. Saya kira MUI akan sangat berhati-hati sampai betul-betul yakin. Apabila sudah akan dilaporkan ke Wapres sebagai Ketua Umum MUI nonaktif," ujarnya kepada wartawan melalui wawancara virtual, Jumat (6/11).

Ia menjelaskan bahwa MUI berhati-hati perihal kehalalan vaksin karena itu cukup rawan. Oleh karenanya, diperlukan kajian dan verifikasi terlebih dahulu sejauh mana produk tersebut bisa dikatakan halal, sehingga ketika menyampaikan pada masyarakat tidak salah.

"Verifikasi juga harus pasti betul. Tingkat kehalalan seperti apa sehingga sampi sekarang Wapres sedang menunggu. Yang minta untuk segera berangkat itu Wapres," ujar Masduki.

Baca juga : Masyarakat tidak Perlu Khawatir Soal Keamanan Vaksin Covid-19

Ia meyakini apabila kajian telah selesai dilakukan oleh MUI, akan dilaporkan pada Wapres. MUI sendiri, imbuhnya, memberangkatkan dua orang ahli yang paham mengenai kehalalan produk serta kesehatan.

"Yang satu itu berkaitan dengan fatwa. Jadi orang yang mengerti urusan keagamaan, fatwa halal seperti apa," ucapnya.

Sepulangnya tim MUI dari Tiongkok, terang Masduki, majelis fatwa MUI akan membahasnya dan juga melaporkannya ke Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia.

"Memang ini prosesnya panjang dan tidak mungkin juga tidak berkoordinasi dengan pemerintah. Pasti akan dilaporkan ke Wapres,  kapan pemerintah akan mengeluarkan itu kita akan berkonsultasi dengan MUI terkait kehalalan. Kalau tidaj bisa rawan banyak sekali yang membuat hoaks," tegasnya.

Untuk menghindari kesimpangsiuran informasi mengenai kehalalan vaksin, lanjut Masduki, MUI dan pemerintah bekerja sama agar tidak ada masyarakat yang salah persepsi. Pasalnya, Indonesia melalui PT. Bio Farma juga akan mengembangkan vaksin sendiri ketika program vaksinasi nasional dimulai, diharapkan tidak ada perdebatan dan keraguan soal kehalalan vaksin. (OL-2)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Baharman
Berita Lainnya