Perlu Kerjasama Multidisiplin untuk Penurunan Risiko Bencana

BERADA di antara Ring of Fire membuat Indonesia memiliki potensi bencana yang cukup besar. Selain itu, perubahan iklim yang terjadi secara global membuat Indonesia semakin rentan terhadap bencana.

Kepala Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Herry Yogaswara mengatakan, selama 1999-2018 tercatat sebanyak 264 bencana terjadi di Indonesia yang berdampak pada 792.106 orang/tahun serta menimbulkan kerugian material mencapai Rp1,5 triliun.

“Bencana masih menjadi tantangan terhadap proses pembangunan di Indonnesia,” kata Herry dalam Kajian Multidisiplin Pengurangan Risiko Bencana, Kamis (22/10).

Menurut Herry, untuk mengurangi risiko bencana, maka dibutuhkan kerja sama multidisiplin. Sebab, dalam memecahkan masalah yang melibatkan alam dan manusia sangat kompleks dan tidak dapat dilakukan hanya dengan satu sudut pandang ilmu pengetahuan.

Baca juga : Banyak Perokok Usia Dini Disebabkan Lingkungan

“Begitu kita melihat dampak pandemi misalnya, antropolog hadir untuk melihat bagaimana kaitan perubahan perilaku, ahli ekonomi ketenagakerjaan menjadi penting untuk bisa menerangkan dampak ini terhadap jumlah tenaga kerja yang tidak tertampung. Ahli-ahli migrasi menjadi penting untuk melihat bahwa problem utama dari penyebaran ini adalah bagaimana mengatur mobilitas. Hanya satu problem ini saja kita membutuhkan berbagai disiplin keilmuan,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, berdasarkan persepsi kajian kependudukan, terdapat tiga poin penting yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kebijakan terkait pengurangan risiko bencana.

Pendekatan itu ialah meningkatkan risk culture atau budaya bencana, melakukan pendekatan sosial ekologis dalam pengurangan risiko bencana dengan berfokus pada penduduk sebagai sistem sosial yang kompleks, serta meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sensitive pada kerentanan bencana.

“Dari pandangan kami, sebuah PRB akan berhasil jika ada komitmen kuat dari senior leaders baik pusat maupun daerah, ada dukungan finansial, ada dialog dan komunikasi, serta desain probleng solving harus dibangun bersama stakeholder sejak awal,” tandasnya. (OL-7)