WAKIL Presiden Ma'ruf Amin menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk menjadikan program pencegahan stunting sebagai prioritas pembangunan.
"Dengan komitmen yang kuat dari kepala daerah, pencegahan stunting dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan," ujar Ma'ruf dalam Rapat Koordinasi Teknis Nasional Percepatan Pencegahan Stunting secara daring, Rabu (21/10)
Ma'ruf menjelaskan, komitmen pemerintah daerah dalam mencegah stunting harus sejalan dengan pemerintah pusat. Ia mencontohkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dirinya menargetkan bisa menurunkan angka stunting secara nasional sebesar 14% hingga 2024.
"Target ini harus kita capai bersama melalui konvergensi antarprogram dan pelaku baik di pusat maupun daerah hingga tingkat desa," tegasnya.
Ia menyebutkan, tantangan dalam program pencegahan stunting adalah memastikan program dengan alokasi dana dari pemerintah bisa tepat sasaran.
Pasalnya, sudah banyak program yang dijalankan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai tugas serta kewenangan mereka dalam pengentasan stunting.
"Tapi yang menjadi tantangan adalah bagaimana memastikan, seluruh program yang alokasi anggarannya berasal dari berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun sumber-sumber lainnya dapat terintegrasi sampai di wilayah sasaran," jelasnya.
Ia mencontohkan banyaknya program dan kegiatan yang dibiayai berbagai sumber anggaran untuk pencegahan stunting yang ditujukan untuk satu daerah sampai tingkat desa.
Namun dalam pelaksanaannya, seringkali tidak semua program yang digagas dilaksanakan oleh wilayah-wilayah tersebut.
"Seringkali satu wilayah atau desa, menerima satu program dari satu kementerian yang fokus pada intervensi gizi spesifik, tetapi tidak menerima program dari kementerian lainnya yang fokus pada intervensi gizi sensitif," tandasnya.
Bagi Ma’ruf, salah satu penanganan stunting yaitu melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.
Intervensi gizi spesifik yaitu yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan. Sedangkan intervensi gizi sensitif adalah pendukung seperti penyediaan air bersih dan sanitasi.
Menurut Ma’ruf, berbagai literatur menyebutkan bahwa intervensi gizi sensitif memiliki peran lebih besar yakni sebanyak 70% dalam upaya penurunan stunting.
Oleh karena itu, Ma'ruf pun berharap agar dilakukan konvergensi atau penyatuan berbagai program sebagai upaya memastikan program-program intervensi yang dapat diterima dan dimanfaatkan di satu wilayah. "Tujuannya agar masing-masing program bersinergi untuk penurunan prevalensi stunting. Hal ini diperlukan karena sesungguhnya sebagian besar program intervensi tersebut telah tersedia tetapi belum konvergen," kata dia.
Ma’ruf mengungkapkan, saat ini ada 23 kementerian/lembaga di tingkat pemerintah pusat yang terlibat dalam program pencegahan stunting dengan program dan anggarannya masing-masing. Karena itu, dirinya pun meminta agar seluruh pihak yang terlibat dalam program penurunan angka stunting tidak egois.
"Setiap lembaga yang terlibat diminta untuk menghilangkan ego sektoral, karena konvergensi butuh kerja sama antarpihak," pungkasnya. (OL-8).
