Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PRESIDEN Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap optimis dalam mengahadapi wabah covid-19.
Presiden berharap seluruh pihak untuk tidak kehilangan harapan dan tetap menjaga optimisme bahwa Indonesia dapat segera melalui tantangan besar ini.
Hal itu disampaikannya melalui pernyataan video yang diunggah Sekretariat Presiden, Sabtu (3/10) malam.
Presiden menyatakan pemerintah terus memprioritaskan kesehatan sekaligus juga tidak akan mengorbankan ekonomi demi menjaga keseimbangan.
"Ini harus kita ambil hikmahnya agar kita juga tetap optimistis dan tidak kehilangan harapan. Sekali lagi saya tegaskan, kita harus optimistis," ujar Kepala Negara.
Presiden menyebutkan pemerintah melakukan banyak hal untuk tetap melindungi dan meringankan beban masyarakat. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran awal sebesar Rp203,9 triliun dan sekarang menjadi Rp239,53 triliun untuk mendukung upaya-upaya perlindungan sosial.
Selama tujuh bulan pandemi ini, Presiden menyatakan pemerintah terus menyesuaikan penanganannya. Pasalnya, virus korona yang hingga kini terus berkembang menuntut penanganan dan kebijakan yang adaptif mengikuti perkembangan tersebut disertai penyesuaian karakteristik masyarakat.
"Misalnya, pembatasan sosial. Saya kira harus kita sesuaikan. Untuk itu, saya menekankan pentingnya Pembatasan Sosial Berskala Mikro. Kita buat lebih terarah, spesifik, tajam, dan fokus mengatasi masalah covid-19 tapi tidak membunuh ekonomi dan kehidupan masyarakat," kata mantan Wali Kota Solo itu.
Menurut Presiden, solusi terbaik untuk menangani pandemi ini harus terus dikembangkan dan dicari. Apa yang dinilai sebagai solusi terbaik yang sudah diterapkan di suatu negara belum tentu dapat diterapkan persis di negara-negara lain oleh karena perbedaan kondisi di tiap-tiap negara.
"Jadi kita pun harus terus menyesuaikan diri mencari cara terbaik yang paling cocok dengan situasi kita," ucapnya.
Jokowi menyatakan prioritas pemerintah dalam aspek kesehatan juga bukan berarti harus mengorbankan ekonomi. Jika mengorbankan ekonomi, imbuh Presiden, masyarakat juga akan terdampak kehidupannya. Sebab itu, ujarnya, pemerintah juga mengeluarkan tindakan untuk meminimalkan dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi.
"Oleh sebab itu saya dan seluruh jajaran pemerintah selalu berupaya mencari keseimbangan. Tidak perlu sok-sokan akan lockdown provinsi, lockdown kota, atau lockdown kabupaten, karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat," pungkasnya. (OL-8)
Meskipun survei serologi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan antibodi pada penerima booster pertama, hal itu tidak serta merta mengabaikan booster kedua
Vaksin booster kedua sangat penting untuk meningkatkan imunitas masyarakat yang pada booster pertama memiliki jarak yang jauh.
Terbitnya vaksin dengan platform mRNA tersebut menambah pilihan vaksinasi primer untuk anak dengan rentang usia 6 bulan sampai kurang dari 12 tahun, selain vaksin Sinovac/Coronava
Agar kenaikan kasus covid-19 di beberapa negara tidak merambat ke Indonesia maka pengawasan di pintu masuk negara juga perlu diperketat
Pada November tahun ini diharapkan ada 5 juta dosis vaksin dalam negeri yang bisa dipakai masyarakat dan pada Desember juga diproduksi 5 juta dosis.
Aplikasi PeduliLindungi dikembangkan untuk memutus mata rantai penularan covid-19, yang tersedia untuk gawai dengan sistem operasi Android dan iOS, serta versi website.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mencatatkan jumlah kasus covid-19 secara global mengalami peningkatan 52% dari periode 20 November hingga 17 Desember 2023.
PJ Bupati Majalengka Dedi Supandi meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran Covid-19. Pengetatan protokol kesehatan (prokes) menjadi keharusan.
PEMERINTAH Palu, Sulawesi Tengah, mengimbau warga tetap waspada dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan menyusul dua kasus positif covid-19 ditemukan di kota itu.
DINKES Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, mewaspadai penularan Mycoplasma Pneumonia dalam suasana Natal dan pergantian tahun dengan menerbitkan surat edaran.
KETUA MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah kembali menerapkan wajib masker di masyarakat seiring munculnya virus korona BA.2.86 atau subvarian Pirola.
ADANYA relaksasi atau pelonggaran pemakaian masker dan rencana masa transisi dari pandemi menuju endemi setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan masyarakat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved