Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KEMENTERIAN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) diminta untuk meningkatkan akurasi data desa seiring dengan penaikan alokasi dana desa 2021. Alokasi dana desa pada 2021 senilai Rp72 triliun atau naik 1,1% jika dibandingkan dengan tahun ini yang senilai Rp71,2 triliun.
Hal itu disampaikan anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu setelah mengetahui angka ketidakakuratan data desa yang masih tinggi. Ketidakakuratan data membuat rencana pembangunan jadi tidak tepat saat diimplementasikan.
"Saya melihat data desa kita masih jauh dari harapan. Masih tidak presisi atau akurasinya rendah," ujar Syaikhu dalam rilis yang diterima Sabtu (19/9).
Tidak akuratnya data desa membuat banyak kesalahan dalam perencanaan program pembangunan di desa. Kesalahan data semacam ini berpengaruh pada pembangunan nasional.
Lebih jauh Syaikhu mengapresiasi penaikan alokasi dana desa walaupun tidak signifikan. Dia berharap dana yang tersedia betul-betul difokuskan untuk mewujudkan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.
"Kenaikan ini harus fokus untuk kesejahteraan masyarakat. Sebab itu, data desa presisi jadi sangat penting," tegas mantan Wakil Wali Kota Bekasi tersebut.
Sementara itu, perihal kunjungan kerjanya ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, Kamis (17/9), Syaikhu menyebut hal tersebut terkait dengan rencana pembangunan aerocity. Menurutnya, pembangunan aerocity hendaknya disertai dengan penciptaan dan pemberdayaan desa unggulan dalam hal wisata, kuliner, UMKM, dan sebagainya di sekitar bandara
Keunggulan itu perlu dieksplorasi lebih dulu dengan mengetahui potensi desa masing-masing melalui peta desa yang akurat. "Ini bisa jadi proyek percontohan," tukasnya. (RO/R-1)
Aksi tersebut, memanas lantaran kepala desa tidak bertanggung jawab berkaitan dengan anggaran dana desa (DD), dana langsung tunai (DLT) tahun 2023.
penggunaan dana desa, untuk menjamin koperasi desa gagal bayar, memicu kekhawatiran sejumlah kepala desa.
Dia sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan keuangan dana desa tahun anggaran 2025.
PEMERINTAH bakal memayungi Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kopdes Merah Putih itu dapat menikmati fasilitas kredit
Saat ini berbagai program pembangunan pusat dilakukan di desa, namun peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi masih perlu dioptimalkan.
Meski dalam sepuluh tahun terakhir, prevalensi stunting terus mengalami penurunan, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan prevalensi stunting masih 21,5%.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved