Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) diminta untuk meningkatkan akurasi data desa seiring dengan penaikan alokasi dana desa 2021. Alokasi dana desa pada 2021 senilai Rp72 triliun atau naik 1,1% jika dibandingkan dengan tahun ini yang senilai Rp71,2 triliun.
Hal itu disampaikan anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu setelah mengetahui angka ketidakakuratan data desa yang masih tinggi. Ketidakakuratan data membuat rencana pembangunan jadi tidak tepat saat diimplementasikan.
"Saya melihat data desa kita masih jauh dari harapan. Masih tidak presisi atau akurasinya rendah," ujar Syaikhu dalam rilis yang diterima Sabtu (19/9).
Tidak akuratnya data desa membuat banyak kesalahan dalam perencanaan program pembangunan di desa. Kesalahan data semacam ini berpengaruh pada pembangunan nasional.
Lebih jauh Syaikhu mengapresiasi penaikan alokasi dana desa walaupun tidak signifikan. Dia berharap dana yang tersedia betul-betul difokuskan untuk mewujudkan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.
"Kenaikan ini harus fokus untuk kesejahteraan masyarakat. Sebab itu, data desa presisi jadi sangat penting," tegas mantan Wakil Wali Kota Bekasi tersebut.
Sementara itu, perihal kunjungan kerjanya ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, Kamis (17/9), Syaikhu menyebut hal tersebut terkait dengan rencana pembangunan aerocity. Menurutnya, pembangunan aerocity hendaknya disertai dengan penciptaan dan pemberdayaan desa unggulan dalam hal wisata, kuliner, UMKM, dan sebagainya di sekitar bandara
Keunggulan itu perlu dieksplorasi lebih dulu dengan mengetahui potensi desa masing-masing melalui peta desa yang akurat. "Ini bisa jadi proyek percontohan," tukasnya. (RO/R-1)
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Sistem pengawasan yang berjalan saat ini sudah maksimal dan sudah dilakukan secara berlapis melalui jejaring Kemendagri dan perangkat daerah.
Ia menjelaskan, dana yang mengalir ke desa berasal dari dua sumber, yakni dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD yang porsinya mencapai 10% dari DAU dan DBH.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Seorang kepala desa nonaktif di Brebes, Jawa Tengah, akhirnya ditangkap polisi setelah dua tahun buron.
Tarik-menarik kepentingan tersebut membuat pembahasan pasal-pasal dalam RUU Pemilu sarat akan negosiasi politik.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meninjau dan mengevaluasi penanganan bencana longsor di Desa Pasirlangu, Bandung Barat
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menekankan pentingnya kejelasan tindak lanjut setelah pemeriksaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dilakukan.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini minta keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza atau (Board of Peace) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump takdisalahartikan
Negara tidak boleh membiarkan praktik perparkiran yang menempatkan rakyat sebagai pihak paling lemah dan selalu menanggung risiko.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved