Korona Merajalela di Tanah Air Akibat Penegakan Disiplin Memble

PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengungkapkan, penanganan penyebaran pandemi covid-19 di Indonesia masih belum maksimal.

Menurutnya, masih banyak pelanggar peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari kalangan masyarakat ataupun pejabat pemerintah.

“Peraturannya juga lemah, masyarakatnya juga bandel, kuncinya harus di penegakan hukum yang tegas, supaya protokol kesehatannya berjalan, kalau tidak, itu tidak akan dipatuhi,” ungkap Trubus saat dihubungi Mediaindonesia.com, Rabu (9/9).

Trubus menyebut, agar peraturan pembatasan sosial ditengah Pandemi Covid-19 dipatuhi, pemerintah pusat tidak cukup mengeluarkan Intruksi Presiden (Inpres). Menurutnya, peraturan yang tepat adalah Undang-Undang atau Perppu, karena memuat sanksi pidana.

“Sanksi yang bisa menimbulkan efek jera memang dengan denda sudah cukup, tapi kalau perlu karena masyarakat bandel, sanksi kurungan atau pidana bisa diterapkan,” tambahnya.

Menurutnya, harus ada kesesuaian peraturan antara pusat dan daerah. Pasalnya, isi inpres tersebut mengindikasikan seakan pemerintah angkat tangan soal penegakan disiplin kesehatan di daerah.

Selain itu, peraturan tersebut harus dijalankan oleh pemangku pemerintahannya sendiri, jangan memberi contoh yang buruk. Misalnya kata dia, masih banyak pejabat saat melakukan kegiatannya yang melanggar protokol kesehatan.

“Itu waktu Wakil Gubernur melakukan sidak ke bioskop, itu juga mereka tidak menjaga jarak tuh,” tandasnya. (OL-8)