Rabu 09 September 2020, 14:20 WIB

Kemenkes: Rapid Test Tetap Digunakan Untuk Awasi Pelaku Perjalanan

Atalya Puspa | Humaniora
Kemenkes: Rapid Test Tetap Digunakan Untuk Awasi Pelaku Perjalanan

ANTARA/MUHAMMAD IQBAL
Petugas medis mengambil sampel darah calon penumpang pesawat saat rapid test covid-19 di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, (25/6

 

Telah muncul isu mengenai ditiadakannya surat keterangan RT-PCR maupun rapid diagnostic test (RDT) sebagai salah satu syarat bagi calon penumpang yang akan melakukan perjalanan domestik baik melalui darat, laut maupun udara.

Kabar ini mencuat lantaran surat keterangan tersebut akan diganti dengan pengisian Health Alert Card (HAC) dan pengecekan suhu tubuh sebagai skrining awal di pintu masuk negara.

Merespons hal ini, Kementerian Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Achmad Yurianto menegaskan bahwa Surat Edaran Menteri Kesehatan NO HK.02.01/MENKES/382/2020 tentang Prosedur Pengawasan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri di Bandar Udara dan Pelabuhan dalam rangka Penerapan Kehidupan Masyarakat Produktif dan Aman Terhadap Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Surat Edaran Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) hingga kini masih berlaku.

Baca juga: Vaksin Merah Putih Diperkirakan Diproduksi Triwulan IV 2021

Terbitnya surat edaran tersebut sebagai panduan bagi petugas yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri di bandar udara dan pelabuhan, pengawasan oleh dinas kesehatan daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota serta panduan bagi lintas sektor terkait maupun masyarakat dalam rangka menuju masyarakat produktif dan aman dari penularan covid-19.

“Para penumpang dan awak alat angkut yang akan melakukan perjalanan dalam negeri wajib memiliki surat keterangan hasil pemeriksaan RT-PCR negatif atau surat keterangan hasil pemeriksaan rapid test antigen/antibodi nonreaktif,” kata Yuri dalam keterangan resmi, Rabu (9/9).

Keduanya memiliki masa berlaku yang sama yakni paling lama empat belas hari, sejak surat keterangan diterbitkan.

Kendati membawa surat keterangan dengan hasil negatif ataupun nonreaktif, masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati serta disiplin menerapkan protokol pencegahan dan pengendalian covid-19 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

HAC juga tetap wajib diisi oleh pelaku perjalanan sesuai pasal 36 UU no 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan agar dapat terus dipantau oleh dinas kesehatan setempat. HAC dapat diisi secara manual maupun secara digital dengan mengunduh electronic HAC (eHAC).

Pasalnya, moda transportasi umum sebagai lokus interaksi dan berkumpulnya banyak orang berpotensi tinggi sebagai sebagai klaster baru penularan covid-19. Untuk itu, diperlukan kewaspadaan dini sebagai langkah antisipasi serta upaya kontrol agar covid-19 tidak semakin meluas.

Lebih lanjut, Yuri menjabarkan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019, yang terbit pada 13 Juli 2020 lalu, rapid test tidak digunakan untuk diagnostik. Namun demikian, penggunannya tetap dilakukan dalam situasi tertentu.

“Penggunaan rapid test tetap dilakukan pada situasi tertentu seperti dalam pengawasan pelaku perjalanan,” tuturnya.

Pada pedoman tersebut dijelaskan dalam rangka pengawasan pelaku perjalanan dalam negeri (domestik), seluruh penumpang dan awak alat angkut dalam melakukan perjalanan harus dalam keadaan sehat dan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian covid-19. (H-3)

Baca Juga

Dok: Humas Basarnas Bandung

28 Korban Meninggal Longsor Sumedang Berhasil Ditemukan

👤Atalya Puspa 🕔Minggu 17 Januari 2021, 10:19 WIB
Data per Minggu (17/1) pukul 03.59 WIB, total korban yang berhasil ditemukan tim gabungan berjumlah 28 orang dan 12 orang masih dinyatakan...
ANTARA FOTO/Olha Mulalinda

Ini Kelompok Masyarakat yang tak Bisa Diberi Vaksin Covid-19 Sinov

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Minggu 17 Januari 2021, 07:12 WIB
Beberapa kelompok yang tak bisa mendapatkan vaksin covid-19 sinovac yakni memiliki riwayat positif covid-19, wanita hamil dan menyusui,...
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Kemendikbud Turunkan Tim untuk Bantu Korban Gempa Sulawesi Barat

👤Suryani Wandari 🕔Minggu 17 Januari 2021, 05:34 WIB
Kemendikbud mendata terdapat 10 sekolah di Kab Majene, 14 sekolah di Kab Mamuju dan 3 sekolah di Kab Mamasa yang rusak akibat...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya