Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
SEBANYAK 146 calon subjek uji coba fase III vaksin virus korona menjalani penyaringan pada Selasa (25/8). Dari jumlah tersebut, sedikitnya terdapat 10 orang yang dinyatakan tidak lolos karena memiliki riwayat penyakit yang tidak diperbolehkan tim Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Bandung.
Manajer lapangan tim uji coba fase III vaksin virus korona FK Unpad, Eddy Fadlyana, mengatakan, yang tidak layak mengikuti uji klinis umumnya memiliki riwayat penyakit hipertensi.
"Umumnya itu, sehingga tidak bisa," kata Eddy saat dikonfirmasi, Selasa (25/8).
Meski begitu, Eddy belum mengetahui apakah calon relawan yang lain pun layak atau tidak untuk mengikuti uji klinis ini.
"Hasilnya nanti Jumat," kata dia.
Jika dinyatakan layak, menurutnya para relawan ini akan disuntikkan vaksin atau placebo pada Jumat (28/8).
"Hari ini screening dulu, kalau lolos Jumat disuntiknya," kata dia.
Sementara itu, menurutnya 146 calon subjek ini diperiksa di enam tempat berbeda seperti puskesmas dan Rumah Sakit Unpad.
"Hari ini setiap tempat memeriksa sekitar 24 relawan," kata.
Baca juga: 172 Negara Sudah Daftar Portofolio Vaksin WHO
Di antara relawan yang menjalani pemeriksaan hari ini adalah forum komunikasi pimpinan daerah Jawa Barat. Para pejabat daerah yang siap menjadi relawan yaitu Gubernur Jawa Barat, Kepala Polda Jawa Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan Pangdam III/Siliwangi.
Pada Selasa (25/8) siang mereka mendatangi Puskesmas Garuda di Kota Bandung untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) mengatakan, keikutsertaannya pada uji coba ini sebagai bukti adanya kekompakan dari seluruh unsur di Jawa Barat.
Sebab, dia menilai dalam menangani pandemi ini diperlukan kekompakan dari berbagai pihak bagi pemerintah maupun masyarakat.
"Mengatasi pandemi ini butuh kebersamaan, kekompakan," ujarnya.
Emil pun memastikan pihaknya kompak bersama warga Jawa Barat dalam memerangi virus korona. Hal ini terbukti saat pemeriksaan calon subjek yang diikutinya tersebut.
"Tadi kami berempat diperiksa kesehatannya bersama-sama dengan warga yang jumlah empat orang juga," katanya.
Emil bersama tiga unsur pimpinan lainnya menjalani pemeriksaan kesehatan untuk menentukan apakah layak atau tidak mengikuti uji coba vaksin tersebut.
"Diukur tinggi badan, berat badan. Juga diperiksa dengan menggunakan stetoskop di bagian dada," kata Emil.
Pada kesempatan tersebut, ia pun menandatangani pernyataan kesiapan diri menjadi relawan. Tidak hanya itu, lanjut Emil, dia bersama tiga koleganya itu pun diberi penjelasan mengenai uji coba vaksin ini.
Salah satunya, tim FK Unpad memberi tahu bahwa setiap subjek harus mengikuti proses uji coba sebanyak lima kali.
"Kami diberi penjelasan bahwa proses vaksin ini ada lima kali kunjungan. Ini yang pertama,
sampai enam bulan ke depan," katanya seraya menyebut proses kedua akan dilakukan tiga hari ke depan saat subjek dinyatakan layak berdasarkan kondisi kesehatan.
Selain itu, dalam kedatangannya pertama ini, tim penguji pun menjelaskan berbagai hak tentang uji klinis tersebut. Dari hasil penjelasan tersebut, Emil optimistis proses ini akan berjalan aman dan lancar.
"Secara umum uji coba ini tak ada efek samping, terbukti dari uji coba fase I dan II," ucapnya.
Dengan diikuti oleh para pejabat, pihaknya ingin uji coba vaksin lebih menenangkan masyarakat terutama yang khawatir dengan keamanan uji coba vaksin asal Tiongkok tersebut.
"Mudah-mudahan dengan kami ikut, masyarakat menjadi tenang. Bahwa vaksin ini aman, sudah hadir dan ini akan jadi ending pandemi. Mohon doanya," kata dia.
Lebih lanjut, Emil menyebut vaksin virus korona yang akan diberikan kepada masyarakat Indonesia akan jauh lebih murah harganya. Sebab, meski berasal dari Tiongkok, pembuatannya akan dilakukan di dalam negeri yakni oleh PT Bio Farma.
"Harga produksinya jauh lebih murah dibanding vaksin dari luar negeri," ujarnya. (A-2)
Para politisi sudah seharusnya punya tanggung jawab untuk membereskan pandemi covid-19 dulu. Apalagi hingga hari ini terjadi kenaikan eksponensial.
Himbauan itu karena pergerakan penyebaran covid-19 di Kabupaten Bogor masih belum terkendali. Khususnya di tempat-tempat wisata.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengundang para pemimpin daerah 'tetangga' DKI Jakarta untuk membahas PSBB total siang ini
Kasus covid-19 di DKI Jakarta terus meningkat. Oleh karena itu, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total akan kembali diterapkan di Jakarta mulai 14 September mendatang.
WILAYAH Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) mendukung penuh pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pemprov DKI Jakarta.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan saat ini ada empat kota/kabupaten di Jawa Barat yang kasus baru covid-19 tinggi, sehingga ditetapkan sebagai zona merah.
JUMLAH total kasus covid-19 di Jawa Barat, saat ini mencapai 427 kasus. Daerah dengan penjangkitan tertinggi ialah Kota Depok dengan 66 kasus, dan Kota Bandung sebanyak 63 kasus.
Kami berharap tidak banyak tenaga kesehatan yang terjangkit vaksin covid-19,
PEMERINTAH Kota Tasikmalaya terus berusaha melakukan antisipasi terkait lonjakan kasus Covid-19 yang kembali muncul di Jawa Barat.
Persetujuan izin edar telah dirilis BPOM pada 9 Desember 2023 lalu.
Ke-19 pasien tersebut hanya bergejala ringan dan melakukan isolasi mandiri di rumah mereka.
Upaya pemulihan ekonomi akan bergantung pada seberapa besar keberhasilan pemerintah menangani masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh virus korona.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved