Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan kembali seluruh lembaga dan kementerian untuk bergerak cepat dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Hal ini mendesak dilakukan karena krisis pandemi covid-19 ini sangat berdampak pada perekonomian nasional.
“Ketika krisis kesehatan tersebut berdampak pada perekonomian nasional, kita juga harus cepat bergerak memberikan bantuan sosial bagi masyarakat,” ujar Jokowi saat menyampaikan Pidato Kenegaraan Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR 2020 di Gedung Nusantara DPR/MPR RI, Jumat (14/8).
Bantuan sosial yang dimaksud Presiden berupa bantuan sembako, bansos tunai, subsidi dan diskon tarif listrik, BLT Desa, dan subsidi gaji, bantuan restrukturisasi kredit UMKM, banpres produktif modal darurat, bantuan korban PHK melalui bantuan sosial dan Program Prakerja.
“Itu harus dilakukan dengan bergerak cepat meski sesuatu yang tidak mudah,” imbuhnya.
Karena merupakan hal yang tidak gampang dilakukan, maka Presiden Jokowi bersama jajarannya mengatakan telah berupaya mempercepat melakukan perubahan rumusan program. Selain itu, menyesuaikan program kerja dengan situasi terkini, melakukan realokasi anggaran dalam waktu singkat.
Selain itu, pemerintah juga tercatat telah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi UU No.2 Tahun 2020 serta bersinergi dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memulihkan perekonomian.
“Krisis ini telah memaksa kita untuk menggeser channel cara kerja. Dari cara-cara normal menjadi cara-cara ekstra-normal. Dari cara-cara biasa menjadi cara-cara luar biasa. Dari prosedur panjang dan berbelit menjadi smart short cut. Dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil,” tegasnya.
Presiden pun mewanti-wanti agar krisis kesehatan ini menjadi momentum untuk melakukan lompatan kemajuan. Dirinya meminta jangan sampai krisis ini menjadi pelajaran yang disia-siakan dan justru menjadikan kemuduran. (H-2)
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
"Saya tidak ada maksud sama sekali untuk menyakiti siapa pun. Itu hanya murni untuk mengapresiasi pemain musik yang tampil saat itu,"
Adies Kadir mengatakan bahwa sejumlah anggota DPR RI berjoget di Sidang Tahunan MPR pada Jumat (15/8) setelah acara inti dan pidato-pidato kenegaraan selesai.
Presiden Prabowo menekankan hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu sebagai syarat mutlak bagi keadilan sosial
Bendahara Fraksi Partai Gerindra sekaligus Anggota DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Tahunan MPR.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Presiden Prabowo Subianto menindak tambang ilegal yang merugikan negara dan rakyat.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan bakal menindak tegas siapa pun yang melindungi tambang ilegal, termasuk jenderal aktif maupun purnawirawan dari TNI dan Polri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved