Ancaman Karhutla Di Tengah Pandemi Covid-19 Mesti Dimitigasi

ANCAMAN kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tetap jadi perhatian di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Terlebih, kedua bahaya tersebut dapat menyebabkan kelompok rentan seperti lansida dan penderita komorbid semakin terancam.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan, tahun ini, ancaman karhutla perlu disikapi secara cermat karena terjadi di saat pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia. Perlu ada upaya lebih serius dan lebih optimal untuk menyampaikan ke seluruh lapisan masyarakat.

"Jangan ada yang membiarkan terjadinya kebakaran,” ujar Doni dalam forum virtual bertajuk Ancaman Karhutla dan Covid-19 di Masa Pandemi.

Upaya pencegaham, kata Doni, menjadi salah satu langkah terbaik untuk mengatasi karhutla. Karena itu, BNPB pun banyak turun ke unsur lapisan masyarakat untuk bersinergi mengatasi ancaman karhutla.

Merujuk Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Doni menjabarkan ada tiga langkah preventif yang akan didorong. Pertama, mengembalikan kodrat gambut yang basah, berair, dan berawa. Kedua, mengubah perilaku agar masyarakat mengintervensi pihak yang berupaya membakar lahan untuk membuka lahan. Ketiga, membentuk satgas di setiap daerah untuk memantik kepedulian dalam penanganan bencana.

Baca juga : Karhutla di Babel Karena Faktor Kelalaian

Senada dengan komitmen BNPB untuk memperkuat langkah mitigasi karhutla, Yayasan Madani Berkelanjutan mengambil inisiatif untuk melakukan analisis mengenai pemetaan Area Rawan Terbakar (ART) dan Area Potensi Terbakar (APT). 

Data yang dikumpulkan dan diolah kemudian disilangkan dengan data Indeks Kewaspadaan Provinsi (IKP) dari Kawal Covid-19 untuk memetakan besaran ancaman karhutla dan Covid-19 di berbagai daerah. 

“Serangan ganda Karhutla dan Covid-19 ini telah nyata di depan mata,” ujar Muhamamd Teguh Surya Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Muhammad Teguh Surya.

Menurut Teguh, perlu ada kerja sama dan komitmen yang serius dari semua pihak, seperti pemerintah, swasta, masyarakat serta penggiat lingkungan dalam mencegah berulangnya kejadian karhutla, baik pada tahun ini maupun tahun mendatang. 

Senada dengan BNPB, Teguh juga menekankan agar penanganan karhutla tidak hanya fokus di penanggulangan dan pemadaman api, tapi lebih pencegahan. 

“Perlu upaya untuk menghentikan bencana karhutla dengan berfokus pada upaya pemullihan lahan gambut dan menghentikan pengrusakan hutan,” kata Teguh menambahkan.

Adapun temuan Madani mendapatkan empat provinsi dengan tingkat potensi terbakar paling luas, yakni Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara. Setiap provinsi juga diwakilkan setidaknya tiga kabupaten/kota dengan luas area potensi terbakar antara 169 hektare (Kabupaten Karimun) sampai 6.152 hektare (Kabupaten Natuna).

Madani juga menemukan provinsi dengan kerentanan karhutla tertinggi tahun ini, yang juga memiliki kewaspadaan Covid-19 tinggi. Ditemukan bahwa provinsi Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi merupakan provinsi dengan ancaman ganda yang cukup tinggi atas karhutla dan Covid-19. “Apabila tidak diantisipasi, asap karhutla akan memperparah infeksi Covid-19,” kata Teguh lagi. 

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P3ML) Kementerian Kesehatan Wiendra Waworuntu menerangkan, di masa karhutla akan timbul dampak kesehatan dalam munculnya infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). 

“Dampaknya kalau masa kebakaran hutan, ada beberapa jurnal yang mengatakan terjadi peningkatan juga kasus Covid-19 di udara panas, yang akan berdampak pada peningkatan kasus,” kata Wiendra.

Baca juga : Tuntaskan Api Pertama di Ogan Ilir

Dia menjelaskan karhutla meningkatkan peluang virus melayang lebih lama di udara karena adanya aerosol yang diciptakan asap. Oleh sebab itu respons penanggulangan pada wilayah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan menjadi penting. 

Wiendra juga merasa pada situasi karhutla diperlukan protokol tersendiri untuk mencegah penularan serta penyebaran ISPA dan Covid-19.

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, menyebut penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada perusahaan yang di lahan konsesinya terdapat titik api sebagai salah satu langkah efektif.

Namun, di sisi lain pelibatan masyarakat dalam menjaga dan pemanfaatan lahan gambut juga ditekankan menjadi salah satu kunci dalam mendukung upaya pencegahan karhutla. 

“Sebenarnya kalau mau melibatkan masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan lambut kita harus mulai konsep membangun desa,” katanya. (RO/OL-7)