Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, mengingatkan Indonesia sudah lama dikenal sebagai megadiversity country atau negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi.
Misalnya, keanekaragaman fauna berdasarkan catatan LIPI pada 2014, yakni 110.483 jenis tumbuhan berspora, 409 jenis amfibi, 720 jenis mamalia, 1.605 jenis burung, 723 jenis reptilia, 1.900 jenis kupu-kupu, 1.248 jenis ikan air tawar dan 3.476 jenis ikan air laut.
"Jumlah itu belum termasuk jenis invertebrata, seperti udang, kepiting, laba-laba, dan serangga lainnya yang lebih dari 187 ribu jenis," papar Siti di Kawasan TWA Angke Kapuk, Jakarta, Senin (10/8).
Baca juga: BKSDA Yogyakarta Lepasliarkan Satwa Burung Pemangsa
Salah satu pencapaian penting dalam menjaga dan melestarikan keanekaragam hayati adalah kenaikan populasi beberapa jenis spesies. Misalnya, Owa Jawa, Cendrawasih, Harimau, Badak dan Jalak Bali.
"Kontribusi lain adalah pelepasliaran ke alam lebih dari 200 ribu dalam lima tahun terakhir, dari berbagai pusat rehabilitasi satwa dan pusat penyelamatan satwa,” imbuh Siti.
Berbagai penyelamatan tumbuhan dan satwa liar melalui upaya penyadartahuan, pembangunan electric fencing, pemasangan GPS Collar dan peralatan untuk memantau pergerakan satwa.
Baca juga: Ombudsman: Tambang Ilegal Marak Akibat Perizinan Rumit
Tantangan masih ada seiring penurunan kualitas habitat. Oleh karena itu, perlu meningkatkan pemantauan secara intensif di plot permanen dan bersama masyarakat. Terutama di daerah rawan konflik.
"Kita memahami bahwa bertambahnya kebutuhan lahan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati tidak dapat dihindari. Sejalan dengan kepentingan pembangunan dan perkembangan jumlah penduduk. Namun, pengelolaan yang baik dan benar diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif,” pungkasnya.(OL-11)

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan pengelolaan kawasan hutan dan sumber daya alam (SDA)
Pengikisan kedaulatan atas sumber daya alam tidak hanya merugikan Venezuela, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas hubungan global secara luas.
Perang aspal awal abad ke-20 mengungkap bagaimana intervensi AS, utang, dan perebutan sumber daya membentuk krisis Venezuela hingga kini.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
dugaan korupsi besar-besaran di sektor sumber daya alam, khususnya kasus timah, yang sebelumnya diungkap oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.
TELAH menjadi konsensus dalam sistem ketatanegaraan kita bahwa peran aktif negara merupakan kunci untuk membawa kemajuan sosial dan menjamin kepentingan umum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved