Sekolah Tatap Muka Harus Mendapat Izin Orangtua Siswa

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan semua sekolah di zona hijau dan kuning yang akan melakukan pembelajaran tatap muka harus meminta izin pemerintah daerah, kepala sekolah, komite sekolah, dan orangtua siswa.

“Jika orangtua atau wali tidak setuju, peserta didik tetap belajar dari rumah,” kata Nadiem dalam keterangan pers Tim Komunikasi Komite Penanganan Covid-19 dan PEN di Jakarta, kemarin.

Pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap dengan syarat 30-50% dari standar peserta didik per kelas. Untuk SD, SMP, SMA, dan SMK dengan standar awal 28-36 peserta per kelas, ke depan hanya diisi oleh 18. Jumlah hari dan jam belajar juga akan dikurangi.

Terpisah, Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Retno Listyarti, menyebut pembelajaran tatap muka pada zona kuning sangat berisiko. Dia menegaskan, seharusnya SKB 4 menteri (menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri agama, menteri kesehatan, dan menteri dalam negeri) dievaluasi.

Senada, pengamat pendidikan Indra Charismiadji menilai kebijakan pembelajaran secara tatap muka terlalu terburu-buru. “Kalau dasar persoalannya ketidakoptimalan pembelajaran jarak jauh (PJJ), seharusnya kebijakannya ialah mengevaluasi PJJ agar lebih efektif,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru, menginstruksikan kepala daerah di zona hijau dan kuning untuk membuka proses
belajar mengajar dengan tatap muka. “Untuk zona kuning, wajib harus ada izin orangtua, lalu harus tetap menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya, kemarin.

Di Kabupaten Semarang, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga menyiapkan formulasi untuk mengurangi beban peserta didik selama proses PJJ. “Bentuknya ialah hanya ada satu tugas multimata pelajaran kepada siswa,” ungkap Kepala Disdikbudpora, Sukaton Purtomo. (Dhk/Pro/Fer/DW/AS/X-11)