Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyarankan agar pembelajaran tatap muka di sekolah menerapkan simulasi kedisiplinan protokol covid-19 terlebih dahulu.
Sehingga, pemerintah dapat mengambil kesimpulan program tersebut dapat dilanjutkan atau tidak, seandainya nanti ditemukan klaster baru atau tidak pada proses pembelajaran tatap muka tersebut.
"Itu ditentukan dahulu sekolah-sekolah di setiap zona yang akan dijadikan role model, dijadikan model simulasi. Mungkin 2 minggu atau 1 bulan, 1 atau 2 sekolah yang dianggap berkesan menerapkan protokol. Setelah itu, peninjauan baik untuk keberangkatan sekolahnya, di tempat sekolahnya, maupun setelah kembalinya. Nah, kalau seandainya tidak terjadi klaster baru, kemudian baru diberlakukan bertahap direplikasi di tempat-tempat lain," ujar Tito dalam rilis yang diterima di Jakarta, Senin (3/8).
Baca juga: Pemerintah Akan Gelontorkan Rp1 T Bantu Uang Kuliah Mahasiswa
Mendagri mengatakan penting menekankan pembelajaran tatap muka dengan kedisiplinan protokol kesehatan, baik dari pihak pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, sehingga proses pembelajaran tatap muka nantinya tidak menjadi media penyebaran covid-19.
Hal itu disampaikan dalam rapat mempersiapkan metode persiapan pembelajaran tatap muka berdasarkan Surat Keputusan bersama 6 Kementerian Lembaga (K/L) terkait melalui Video Konferensi di Ruang Rapat Mendagri, Jakarta Pusat, Senin (3/8).
Selain itu, Mendagri berharap ada arahan lebih lanjut dari Gugus Tugas, khususnya rekomendasi Gugus Tugas masing-masing daerah untuk menganalisa lokasi yang dapat dijadikan sebagai tempat pertemuan bertatap muka dengan risiko untuk terpapar covid-19 rendah.
"Namun, diskresinya tetap kepada dinas daerah masing-masing, karena mereka yang tahu persis juga masalahnya. Tidak semua daerah yang dilihat warnanya kuning, hijau itu betul-betul menggambarkan situasi yang terjadi," tuturnya.
Menurut Mendagri, fenomena tidak proporsionalnya data yang diterima saat ini mungkin akibat jumlah testing covid-19 tidak sebanding dengan populasi yang ada, sehingga membuat data yang disampaikan tidak valid.
Oleh sebab itu, peran Gugus Tugas di daerah menjadi sangat penting untuk memberikan arahan daerah atau tempat mana yang terisolasi seperti pegunungan ataupun pulau terpencil. Namun, perlu digarisbawahi juga bahwa lokasi seperti itu sistem kesehatannya masih rendah.
"Itu gugus tugas daerah dan dinas daerah ini menjadi penting, menjadi kunci untuk penentuan apakah di tempat itu boleh dilakukan pertemuan tatap muka, sebagai gambaran bahwa daerah-daerah yang hijau itu rata-rata adalah daerah yang terisolasi baik di pegunungan ataupun di pulau-pulau," jelasnya. (Ant/OL-1)
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) bukan masa perpeloncoan atau masa senioritas
Sementara itu Kepala SDN Kertasari 3, Sofia Widawaty, menjelaskan bahwa kini sekolah yang dipimpinnya hanya memiliki 18 siswa aktif.
Data 2024 menunjukkan angka partisipasi sekolah (APS) untuk usia 16–18 tahun di Banten baru mencapai 71,91%, masih di bawah rata-rata nasional.
Dengan peningkatan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat terus meningkatkan angka partisipasi sekolah.
Usaha pencegahan anak putus sekolah semestinya dilakukan dengan memperhatikan sejumlah aturan yang ada dan memperhatikan efektivitas pada kondisi belajar anak dan kondisi kerja guru.
GUBERNUR Jawa Barat (Jabar) Dedy Mulyadi mengeluarkan keputusan yakni memperbolehkan jumlah siswa dalam satu kelas mencapai hingga 50 siswa. Itu menuai respons dari kepala sekolah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved