Selasa 28 Juli 2020, 09:10 WIB

KKP Berkomitmen Tindak Tegas Pelaku Illegal Fishing

Hilda Julaika | Humaniora
KKP Berkomitmen Tindak Tegas Pelaku Illegal Fishing

AFP/REGINA SAFRI / Satuan Tugas 115
Ilustrasi--Satuan Tugas 115 menangkap awak kapal MV Nika yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia.

 

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) akan terus menindak tegas para pelaku illegal fishing. Pernyataan tegas itu diucapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Di hadapan 98 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Edhy meminta mereka untuk tidak ragu dalam menangani tindak pidana kelautan dan perikanan(TPKP), baik illegal fishing maupun destructive fishing.

"Beberapa hari yang lalu, saya melaksanakan kunjungan kerja ke Stasiun PSDKP Pontianak. Saya melihat secara langsung hasil dari kerja keras Kapal Pengawas Perikanan menangkap 2 kapal ikan asing ilegal," kata Edhy dalam keterangan resmi, Selasa (28/7).

Baca juga: Punya Dana Jumbo, Serapan Anggaran Kemensos Tetap Paling Tinggi

Ketegasan, menurut Edhy, diperlukan lantaran dinamika penegakan hukum saat ini berjalan cepat dan kompleks. Alhasil, kasus illegal fishing maupun TPKP berkembang dengan berbagai modus operandi.

Edhy mengingatkan, TPKP sering kali tidak berdiri sendiri. Ada praktik pencucian uang, perdagangan manusia, pemalsuan dokumen, dan penyelundupan, yang diduga juga berafiliasi dengan praktik illegal fishing.

"Kegiatan ini tidak lagi dilaksanakan dalam scope yang sempit tapi bahkan lintas negara. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi kita semua", urainya.

Karena itu, Rakornis ini menjadi momentum untuk meningkatkan kapasitas aparat untuk memahami lebih komprehensif berbagai aspek TPKP.

Edhy berharap jajarannya bisa memiliki kompetensi dalam pendekatan multi rezim hukum (multi door approach), intelijen perikanan (fisheries intelligence), financial tracing tindak pidana kelautan dan perikanan, serta instrumen internasional lainnya.

"Ini akan menjadi modal penting kita dalam memerangi illegal fishing dan destructive fishing," sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Edhy juga meminta agar PPNS Perikanan secara aktif memperkuat komunikasi, koordinasi dan sinergi dengan aparat penegak hukum serta Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

Terlebih sebagai tindak lanjut UU Perikanan, telah terbentuk Forum Koordinasi Penanganan TPKP di 33 provinsi. Dalam forum tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan berkedudukan sebagai Ketua, dan beranggotakan unsur-unsur Kejaksaan, POLRI, TNI AL, Imigrasi, Kemlu, Kemnaker, Bea Cukai, Hubla, serta Mahkamah Agung.

"Saya meminta agar forum tersebut dapat dioptimalkan dalam percepatan proses penanganan tindak pidana Kelautan dan Perikanan khususnya yang terkait kebijakan dan tata laksana bersama dalam TPKP. Begitu pula dengan kerja sama internasional yang mendukung penegakan hukum agar dapat ditingkatkan," tandasnya. (OL-1)

Baca Juga

AFP/DAVID MAREUIL

Menlu Retno Ajak WNI Berikhtiar Atasi Pandemi

👤Basuki Eka Purnama 🕔Kamis 13 Mei 2021, 09:10 WIB
Menlu Retno mengungkapkan harapan agar tahun ini menjadi tahun terakhir umat Muslim merayakan Idul Fitri di tengah...
ANTARA/R Rekotomo

Khotbah Salat Id, Direktur Amnesty Singgung Tes Wawasan Kebangsaan

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 13 Mei 2021, 09:03 WIB
Usman mengingatkan hawa nafsu kadang kali tidak datang dari hal-hal yang bersifat negatif, melainkan juga hal yang dirasa...
Ant/Rangga Pandu Asmara Jingga

Wapres Salat Id dengan Protokol Kesehatan Ketat

👤Basuki Eka Purnama 🕔Kamis 13 Mei 2021, 08:58 WIB
Wapres Ma'ruf Amin juga tidak melaksanakan gelar griya atau open house pada Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Toleransi tak Pernah Putus di Adonara

Bencana membuat masyarakat Adonara semakin rukun. Ramadan lebih mempersatukan mereka.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya