Headline

Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.

Fokus

Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.

Wapres Minta Perluasan Akses Pendidikan

Emir Chairullah
21/7/2020 13:30
Wapres Minta Perluasan Akses Pendidikan
UTBK DIY 2020: Sejumlah peserta antre dengan jaga jarak saat akan memasuki ruangan untuk mengikuti UTBK.(Antara/Andreas Fitri Atmoko)

PEMERINTAH akan terus berupaya memperluas akses pendidikan tinggi untuk meningkatkan kapasitas SDM Indonesia. Pasalnya, faktor sumber daya manusia (SDM) merupakan syarat utama bagi sebuah negara untuk memenangkan persaingan global.

“Lembaga pendidikan termasuk Universitas Terbuka (UT) turut memikul tanggung jawab yang besar dalam upaya tersebut. Upaya untuk meningkatkan kapasitas tentu ditempuh antara lain dengan mendorong semakin banyak akses untuk pendidikan termasuk pendidikan tinggi,” tutur Wapres Ma'ruf Amin pada acara Wisuda Universitas Terbuka Periode Kedua Tahun Akademik 2019-2020 secara virtual, Selasa (21/7).

Ma’ruf menyebutkan, saat ini tingkat produkvititas pekerja Indonesia masih relatif tertinggal dibanding negara-negara di kawasan ASEAN. Dari negara-negara ASEAN yang tergabung dalam Asian Productivity Organization (APO), Indonesia hanya berada di peringkat kelima dibanding negara anggota ASEAN lainnya. “Dari data per 2019, kita harus mengakui bahwa upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM agar dapat berkompetisi secara global masih harus terus dipacu,” ujarnya.

Disebutkan, saat ini produktivitas per pekerja Indonesia hanya berkisar US$26.000 atau hanya seperlima dari Singapura yang berada di peringkat pertama dengan produktivitas per pekerja sebesar US$142.300. “Kita juga masih terpaut jauh dengan Malaysia dengan produktivitas per pekerja sebesar US$60.000,” paparnya.

Lebih lanjut Wapres mengungkapkan dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik pada Agustus 2019, dari 126.57 juta penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas yang bekerja, hanya sekitar 12.27 juta atau hanya 9,7% yang berkesempatan menikmati pendidikan tinggi dan merupakan lulusan universitas.

Untuk itu, lembaga pendidikan tinggi juga memiliki kewajiban untuk menyediakan akses yang terjangkau bagi masyarakat. "Hal ini juga sesuai dengan roadmap pemerintah dalam menyediakan pendidikan tinggi dalam skala tidak terbatas dan biaya yang terjangkau bagi masyarakat," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Wapres juga menyampaikan, bahwa selain akses, kualitas pendidikan juga penting untuk ditingkatkan. Di antaranya dengan mengembangkan hard skills atau pengembangan kemampuan teknis sesuai bidangnya dan pengembangan soft skills atau pendidikan untuk meningkatkan kemampuan interpersonal.

"Dengan kemampuan soft skills ini kita harapkan lulusan mampu beradaptasi di tengah masyarakat, memiliki kemampuan mengembangkan jejaring dan kemampuan melakukan koordinasi. Kombinasi pendidikan hard skills dan soft skills yang baik diharapkan dapat tercipta lulusan yang memiliki keterampilan teknis humanis dan mampu menghadapi perubahan sosial," tegasnya.

Menurut Wapres, hal yang tidak kalah penting yaitu pendidikan karakter serta penanaman patriotisme dan nasionalisme pada peserta didik. Untuk itu, lembaga pendidikan diimbau agar dapat menyisipkan bahan ajar untuk memantapkan kesadaran dan pemahaman ideologi negara yakni Pancasila sebagai ideologi bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga identitas kebangsaan Indonesia dapat lebih kuat lagi.(H-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Soelistijono
Berita Lainnya