Masyarakat Puas dengan Kinerja Gugus Tugas Covid-19

LEMBAGA Survei Alvara Reasearch Center mengungkapkan berdasarkan hasil survei yang dilakukannya pada rentang waktu 22 Juni - 1 Juli 2020 terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Masyarakat merasa puas atas kinerja Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

Founder dan CEO Alvara Reasearch Center, Hasanuddin Ali, menyebutkan hal itu terlihat dari tingginya kepuasan masyarakat terhadap Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang mendapat nilai rata-rata kepuasan di atas angka 50%.

Baca juga: KPU: Revisi UU Pemilu Harus Becermin pada Pemilu 2019

"Berdasarkan survei yang dilakukan dari 1.225 responden di Indonesia, kita lihat kepuasan tertinggi yaitu ada pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dengan nilai tingkat kepuasan rata-rata di angka 72,7%," ucap Ali dalam webinar Respons Publik Atas Covid-19, Minggu (12/7).

Menurutnya, kepuasan pada lembaga yang dikomandoi oleh Kepala BNPB Doni Monardo tersebut sejalan dengan kepuasan masyarakat terhadap informasi protokol kesehatan yang masif dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

"Menurut hasil survei, terkait aspek atau kinerja apa yang paling puas dirasakan masyarakat, kita mendapatkan hasil mayoritas publik merasa puas dengan informasi protokol kesehatan dengan nilai rata-rata 73,3%, disusul dengan perawatan pasien dengan nilai rata-rata 72,3%, dan bantuan sosial ada pada nilai rata-rata 56,2%," tuturnya.

Namun dalam pemaparannya, Ali menyebutkan, meskipun masyarakat merasa puas dengan kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Kepuasan masyarakat terhadap Pemerintah Pusat cukup rendah.

Pasalnya, kendati nilai rata-rata kepuasan masyarakat kepada Pemerintah Pusat berada pada angka di atas 50%. Namun, Hal itu teringgal dari kepuasan masyarakat terhadap Gubernur Provinsi, dan Bupati atau Wali Kota.

"Sementara kepuasan paling rendah diperoleh Pemerintah Pusat dengan perolehan nilai rata-rata 60,2%, " imbuhnya.

Ali berpendapat, rendahnya nilai yang diraih pemerintah pusat jika dibandingkan 3 instansi negara lain. lebih kepada aspek tingkat kepuasan terhadap dampak lanjutan khususnya pada sektor ekonomi.

"Tingkat optimisme publik terhadap ekonomi Indonesia pada tahun ini cukup rendah, yakni 63% dimana angka tersebut jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang yang ada pada angka 71,0%,".

"Saya melihat di semua sisi pemerintah pusat gamang. Dalam artian langkah apa yang ingin diambil masih wait and see dan belum tegas untuk diambil," tuturnya

Ia pun menyinggung, terkait marahnya Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu terkait kinerja jajarannya dalam rapat kabinet akan terasa sia-sia.

"Saya kira marah-marah presiden beberapa waktu lalu tidak memiliki arti apapun, masyarakat lebih membutuhkan direction clear dari pemerintah seperti apa yang harus dilakukan. Kami menyarankan Dia (pemerintah) harusnya mengajak semua kelompok masyarakat ikut aktif dan bantu penanganan pandemi ini. Terutama terkait dampak ekonomi yang cukup kuat," tukasnya. (OL-6)