Pengentasan Stunting di Masa Pandemi Butuh Inovasi

PANDEMI covid-19 yang meluas mengakibatkan lesunya perekonomian dunia. Menurunnya pertumbuhan ekonomi berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan, salah satunya status gizi anak.

Secara global, diperkirakan terdapat penambahan 700 ribu kasus stunting akibat covid-19. Dengan demikian, diperkirakan 144 juta anak mengalani stunting di seluruh dunia.

Melihat hal tersebut, seluruh dunia khususnya Indonesia perlu mengambil langkah inovatif untuk tetap berupaya menekan angka stunting.

"Harus dilakukan inovasi mesikpun di era covid-19 kita bisa melakukan percepatan stunting namun dalam kondisi aman," kata Analis Kebijakan Ahli Utama Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan, Siswato dalam webinar bertajuk Inovasi Percepatan Penurunan Stunting di Era Pandemi Covid-19, Jumat (10/7).

Siswanto menyatakan, pada 2019 prevalensi anak stunting di Indonesia mencapai 27,7%. Sementara itu, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, angka stunting harus ditekan hingga ke 14% hingga 2024 mendatang.

"Kita harus berpikir inovasinya apa. Jangan berpikir dan bertindak seperti biasa saja. Kita harus bertindak yang tidak biasa," kata Siswanto.

"Kuncinya, makan gizi seimbang, keberagaman cukup, itu inti penurunan stuntung. Ketahanan pangan keluarga termasuk asupan makanannya," lanjutnya.

Adapun, semua pihak mulai dari pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, hingga masyarakat harus mendukung hal tersebut.

"Ibu dan keluarga, kader kesehatan, hingga kepala desa, perlu membangun model desa tahan gizi," ungkapnya.

Selain itu, puskesmas dan posyandu juga harus menerapkan metode jemput bola agar pemantauan tumbuh kembang anak tetap bisa dilakukan di masa pandemi covid-19.

"Posyandu karena identik dengan kerumunan dan tidak bisa jaga jarak, harus ada inovasin bisa gak dipantau di rumah? Aplikasi dikirim ke kader. Atau posyandu tetap buka tapi dibuat antrean jaga jarak dan tidak mengurangi pelayanan," bebernya.

Baca juga: Dinas P2KB3A Kabupaten Sorong Gelar Pelatihan Cegah Stunting

Pada kesempatan yang sama, Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Riskiyana S. Putra mengakui terdapat penurunan pada pelayanan kesehatan di posyandu sebanyak 19,2%. Sementara itu, cakupan pengendalian imunisasi juga hanya berjalan sebanyak 7,8%.

"Dari struktur regulasi terkait kita lihat lintas sektor, baik Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, kita tetap dorong supaya posyandu tetap berjalan apapun zonanya. Dengan adanya zona merah, oranye, kuning, hkjau, ada kebijakan yang menbuat posyandu tetap berjalan," terangnya.

Adapun, dirinya mengatakan akan membuat panduan agar posyandy tetap buka sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Selain itu, pihak posyandu juga harus melakukan pelayanan di luar posyandu dengan mendatangi rumah-rumah agar tumbuh kembang anak tetap terpantau.

"Hanya petugas dan pengunjung sehat yang datang pada hari buka posyandu. Kader lansia? Bisa menjadi supervisor bagi yang muda. Posyandu bisa tetap buka dengan menetapkan protokol kesehatan," tandasnya. (A-2)