SEBANYAK 57% keuskupan yang tersebar di 34 provinsi masih menjalani ibadah secara daring. Sementara, 43% lainnya mulai menjalankan ibadah secara tatap muka.
"Tetapi itu pun tidak langsung otomatis 100% paroki di keuskupan itu mengadakan ibadah," kata Ketua Komisi Hubungan Antarkeyakinan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Agustinus Heri Wibowo di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta Timur, Jumat (19/6).
Baca juga: Soal Misa Tatap Muka, Gereja Katolik Pangkas Jemaat Hingga 80%
Ia mengingatkan gereja yang mulai melaksanakan ibadah tatap muka untuk mematuhi protokol kesehatan. Mereka diwajibkan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah masing-masing terkait perizinan.
"Jadi, misalnya yang zona hijau mungkin ada paroki yang sudah melaksanakan. Tapi tidak semua paroki di keuskupan itu langsung mengadakan, sebagian kecil. Kami sungguh hati-hati supaya kegiatan keagamaan dan tempat ibadah tidak menjadi klaster baru virus korona atau covid-19," ujar dia.
Baca juga: Warga Banten Tolak Rapid Test karena Khawatir Dinyatakan Positif
Kementerian Agama telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Masa Pandemi.
Dalam surat tersebut dikatakan rumah ibadah boleh menggelar kegiatan bila risiko penyebaran (RO) rendah. Selain itu, rumah ibadah harus meminta izin pada pemerintah daerah dan gugus tugas di wilayahnya masing-masing.
Selain itu, pengurus rumah ibadah diwajibkan menyiapkan petugas untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan, melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan secara berkala.
"Menyediakan fasilitas cuci tangan atau hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah," bunyi surat tersebut.
Hal lain yang juga diatur terkait pembatasan jarak antarjemaat, pengecekan suhu tubuh, dan mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah. (X-15)
