Banyak Dikeluhkan, Pemerintah Evaluasi Penyaluran Bansos

MENTERI Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan pemerintah mengevaluasi penyaluran bantuan sosial (bansos) di masa pandemi covid-19 ini.

Hasil evaluasi tersebut di antaranya percepatan penyaluran akan dikerjakan khususnya untuk daerah timur Indonesia.

"Penyaluran bansos baik yang reguler atau nonreguler masih akan terus diperbaiki. Beberapa masalah yang perlu didorong ialah percepatan pemenuhan pagu 20 juta penerima sembako dan percepatan penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera pada 1,1 juta penerima sembako perluasan. Adapun provinsi yang perlu dipercepat yakni Papua Barat dan Papua," ungkap Muhadjir dalam dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/6).

Muhadjir mengatakan percepatan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) juga akan dikebut di tiga provinsi yakn Maluku, Papua, dan Papua Barat. Program jaring pengaman sosial berupa subsidi listrik melalui penyaluran token untuk pelanggan listrik prabayar juga akan dipercepat pada masyarakat di wilayah-wilayah terpencil.

Muhadjir menyampaikan evaluasi penyaluran bansos juga akan menyasar perbaikan ketepatan sasaran dalam tahap penyaluran bantuan. Data Terpadu Kesejehteraan Sosial (DTKS) akan diperbaiki untuk menjamin ketepatan bantuan yang diterima. Menurut Muhadjir, pemerintah mengidentifikasi sekitar 20 juta nama di DTKS yang belum sinkron dengan data kependudukan.

"Selama pandemi covid-19 ini kita harapkan menjadi momentum perbaiki DTKS. Masih banyak nomor induk kependudukan yang masih belum sinkron, ada 20 juta nama yang belum sinkron," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga akan merapihkan data di DTKS yang berstatus inclusion error dan exclusion error atau orang miskin yang belum masuk ke data terpadu.

"Orang miskin yang belum masuk ke data akan kami masukkan. Tetapi juga ada yang sebetulnya tidak miskin tetapi selama ini ada di DTKS akibat perubahan status sosialnya nanti akan kami keluarkan," pungkasnya. (OL-8).