Menteri LHK Siti Nurbaya : Prodi Environmental Diplomacy Penting 

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan pentingnya pengembangan program studi (prodi) environmental diplomacy.

Pernyataan Menteri LHK senada dengan yang diutarakan Rektor Institute Pertanian Bogor (IPB) University Prof. Dr. Arif Satria, SP, MSi. Studi environmental diplomacy telah dibahas dan dikembang oleh IPB University dan Universitas Indonesia (UI).

Lebih lanjut Menteri Siti Nurbaya menegaskan bahwa studi environmental diplomacy penting dikembangkan agar terhindar dari perilaku hegemonial terhadap sumber daya alam dan lingkungan yang dapat mengancam keilmuan. 

“Karena ciri hegemoni itu juga seolah akan dibawa kepada perspektif ilmiah seperti terkait metodologi, definisi dan batasan ilmiah tentang hutan, hutan primer, deforestasi dan sebagainya," ujar Menteri LHK saat memberikan sambutan pada acara halal bihalal online yang diselenggarakan Himpunan Alumni Program Studi Lingkungan (HA PSL) IPB dan Program Studi (PS) S2 dan S3 PSL IPB, dan Ecologica mahasisa S2-S3 PSL IPB, Sabtu (13/6).

"Tidak ada kebenaran yang mendua. Seharusnya pendidikan, teknologi dan lingkungan adalah subyek yang netral, bukan subyek yang mengandung polaritas politik,” ujar Siti Nurbaya.

Dalam acara halal bihahal tersebut selain Rektor IPB, turut hadir Rektor Universitas Tirtayasa, Fatah Sulaiman, Gubernur Bengkulu Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, MMA, dosen, alumni se-Indonesia, dan mahasiswa program strata dua dan strata tiga PSL.

Menteri LHK juga menyambut baik serta sangat mendukung untuk turut memfasilitasi peminatan studi environmental diplomacy.

Bidang environmental diplomacy, menurut Siti Nurbaya, perlu segera dibuka di Program Studi Lingkungan IPB dan UI sesuai rencana Rektor IPB karena kuatnya indikasi hegemonial untuk mengontrol Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan lingkungan yang harus dapat diatasi dengan baik. 

Menteri Siti Nurbaya menyatakan bahwa persoalan dan masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), metode ilmiah analisis iklim dan karhutla serta metode analisis deforestasi adalah yang utama saat ini sedang dalam ‘pertarungan hegemonial ilmiah itu’.

Isu  lain yang penting untuk diantisipasi berikutnya adalah persoalan carbon pricing  dan natural capital.  Dengan gambaran itu Menteri LHK menyatakan dukungan penuh kepada IPB dan UI  utk penyiapan program-program studi  yang relevan menjawab masalah yg sedang dihadapi Indonesia. 

Lebih lanjut Menteri  Siti menyatakan bahwa perjuangan negara Indonesia menjaga lingkungan dan sumberdaya alam dengan segala relevansinya itu, pada dasarnya adalah mandat mulia Pembukaan UUD  1945 yaitu melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia. 

Secara khusus  Menteri Siti juga menyoroti soal pandemi Covid-19 yang dikelola dengan langkah-langkah pemerintah bersama masyarakat pada aspek lingkungan menegaskan penting nya  untuk aktualisasi tata kelola atau governance aspek lingkungan, atau environmental governance. 

“Artinya keterbukaan dan ketertiban dalam praktek, aturan pokok atau rule base dan hal-hal yang harus secara luas diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan oleh masyarakat. Hal ini semakin diperlukan pada konteks misalnya RUU Cipta Kerja dengan orientasi  kemudahan berusaha dan penyederhanaan izin lingkungan," paparnya.

Ketua Umum Himpunan Alumni Program Studi Lingkungan IPB, Dr. Soeryo Adiwibowo, Ketua Program Studi S2 PSL Prof. Dr. Hadi Susilo,dan Ketua Program Studi S3 PSL Prof. Dr. Widiatmaka menyampaikan apresiasi dan kegembiraan atas berbagai kegiatan HA PSL IPB dan Ecologica atas berbagai kegiatan seperti webinar series, halal bihalal online, dan pengumpulan donasi bagi mahasiswa PSL yang terkena dampak pandemi Covid-19. 

Pada kesempatan itu Prof. Arif Satria, Rektor IPB University menegaskan bahwa  Covid-19 membawa pelajaran penting. Pertama, pola adaptasi ekologi masyarakat atau peradaban dunia harus berubah. Kedua, manusia tidak dapat menyombongkan keilmuannya.

"Ilmu pengetahuan yang dimiliki ternyata belum mampu mengatasi virus yang sedemikian kecil dan tidak kasat mata. Pandemi Covid-19 yang berakar dari perubahan lingkungan, secara tidak langsung menempatkan PSL semakin memiliki peran yang signifikan, baik pada tataran perilaku, komunitas, maupun hingga kebijakan internasional," papar Prof.Arif. (RO/OL-09)