Turunkan Rasio Gini, BPJS Kes Jadi Inisiator Studi Lintas Negara

Keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berdampak pada peningkatan kohesi sosial dan inklusi sosial karena terdapat penurunan angka ketimpangan masyarakat. Keberhasilan ini, menjadikan Indonesia sebagai inisiator bagi negara lain yang akan memulai mengukur hal tersebut melalui pengelolaan program jaminan sosial kesehatan di masing-masing negara.

Hal ini disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan saat memimpin Komisi Kesehatan dalam 14th Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance, yang diselenggarakan International Social Security Association (ISSA), Rabu (10/6). Komisi Kesehatan ISSA (TC Health) terdiri dari negara Algeria, Argentina, Belgia, Perancis, Gabon, Georgia, Hungaria, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Korea, Peru, Rusia, Rwanda, Turki, dan Uruguay.

Dalam pertemuan tersebut, Dirut memaparkan terjadi peningkatan kohesi sosial dan inklusi sosial di masyarakat karena penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan di Indonesia berhasil menekan angka ketimpangan masyarakat. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) dan BPJS Kesehatan tahun 2017 mengkaji pada tahun 2015, keberadaan Program JKN-KIS dapat menekan koefisien GINI dari 0,395 menjadi 0,394. Kemudian pada tahun 2016, keberadaan JKN-KIS menekan koefisien GINI dari 0,384 menuju 0,383.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Siap Jamin Biaya Covid-19

Selain itu, pada 2016 keberadaan Program JKN-KIS telah menyelamatkan 1,16 juta orang dari kemiskinan. Tak hanya itu, Program JKN-KIS juga telah melindungi 14,5 juta orang miskin dari kondisi kemiskinan yang lebih parah.

“Selain memberi kontribusi pada penurunan ketimpangan dan mencegah orang jatuh miskin, dampak besar lainnya dari implementasi Program JKN-KIS adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia karena menjadi lebih sehat. Kondisi ini mendorong peningkatan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjang,” tambah Fachmi.

Fachmi menambahkan realitas yang terjadi dalam pengelolaan Program JKN-KIS di Indonesia dapat menjadi acuan negara lain bahwa pentingnya keberpihakannya sebuah negara untuk memberikan jaminan pengaman sosial termasuk kesehatan. Apalagi saat ini, situasi dunia tengah berada dalam status pandemi yang cenderung memporak-porandakan kondisi ekonomi global dan tidak menutup akan memperlebar angka ketimpangan.

Baca Juga: Pemerintah Harus Beberkan Pencapaian BPJS Kesehatan

“Untuk itu, dalam kondisi pandemi saat ini pentingnya memastikan cakupan jaminan sosial kesehatan untuk akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Setiap negara harus dapat memastikan bagaimana aspek keberlangsungan finansial program jaminan sosial khususnya kesehatan serta memastikan angka cakupan kepesertaan. Hal ini merupakan hal mendesak mengingat terdapat adanya kerentanan populasi secara global baik di tingkat ekonomi akibat peningkatan angka pengangguran,” kata Fachmi.

ISSA sebagai asosiasi lembaga jaminan sosial yang beranggotakan 158 negara di dunia, kembali mempercayakan Indonesia dalam hal ini Kesehatan sebagai salah satu Ketua Komisi Teknis (Technical Commission) ISSA dari 13 Komisi Teknis yang dibentuk. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, untuk kedua kalinya terpilih sebagai Ketua Komisi Kesehatan atau Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance ISSA Periode 2020-2022. Pada tahun 2018 di Jenewa Swiss, BPJS Kesehatan juga pernah memimpin 12th ISSA Forum for Technical Commission.

“Ini merupakan bentuk kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Kami mewakili Indonesia mengucapkan terima kasih kepada ISSA atas hal ini dan akan siap menjalankan tugas-tugas yang akan diberikan,” kata Fachmi Idris.

Baca Juga: Lebih Mudah Turun Kelas BPJS Kesehatan Lewat Aplikasi JKN

Dalam kesempatan tersebut Dirut juga memaparkan apa saja yang menjadi program kerja TC Health selama periode 2020-2022 dengan prioritas tema pada fenomena ageing population, tantangan perluasan cakupan jaminan sosial, dan kompilasi studi terkait hubungan antara Universal Health Coverage (UHC) dengan peningkatan Kohesi Sosial dan Inklusi Sosial.

Atas kajian tersebut, pada 14th Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance, 16 negara juga bersepakat memilih Indonesia sebagai acuan pada studi peran Program JKN-KIS terhadap peningkatan kohesi sosial yang diukur melalui penurunan gini ratio, sehingga negara lain juga dapat memulai riset tersebut.

Komisi Kesehatan yang dipimpin oleh Dirut BPJS Kesehatan ini juga akan dihadirkan pada Konferensi Tingkat Tinggi Internasional bagi para pimpinan (CEO) dan senior manager program jaminan sosial (social security) sedunia atau ISSA LEAD 2021 yang akan diselenggarakan di Bali, Indonesia. (RO/OL-10)