Minggu 17 Mei 2020, 13:45 WIB

Pemerintah Harus Beberkan Pencapaian BPJS Kesehatan

Fachr Audhia Hafiez | Humaniora
Pemerintah Harus Beberkan Pencapaian BPJS Kesehatan

ANTARA/Dhemas Reviyanto
IURAN BPJS KESEHATAN NAIK: Petugas keamanan berjaga di depan kantor BPJS Kesehatan di Bekasi, Jawa Barat.

 

PEMERINTAH diminta tidak hanya sekadar membuat aturan menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Soal pencapaian pelayanan BPJS Kesehatan juga mesti disampaikan ke masyarakat.

"Kalaupun mau menaikkan tarif, seharusnya ada penjelasan lengkap juga dari pemerintah. Apa saja yang sudah BPJS perbaiki dalam konteks pelayanan maupun manajemen mereka," ujar pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, Minggu (17/5).

Bivitri menerangkan keberatan atas naiknya iuran adalah karena masyarakat merasa banyak kondisi dan obat yang tidak lagi dibayarkan. Sedangkan tarif naik tanpa ada penjelasan kebijakan.

Baca juga: Indonesia Ikut Uji Coba Obat Covid-19

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Beleid anyar itu mengatur tentang perubahan iuran mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020. MA sebelumnya membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang termaktub dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Menurut Bivitri, Perpres 64 tahun 2020 secara tekstual tidak melanggar putusan MA Nomor 7P/HUM/2020. Namun aturan yang tercantum dinilai rumit.

"Karena mengatur dengan rinci tarif dari waktu ke waktu, per kelas, dan berapa banyak yang sebenarnya dibayar oleh peserta," ucap Bivitri.

Iuran untuk kelas I ditetapkan sebesar Rp150 ribu, kelas II Rp100 ribu, dan kelas III Rp42 ribu mulai 1 Juli 2020.

Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri dan peserta bukan pekerja kelas III akan tetap membayar Rp25.500 selama tahun ini. Sisanya selisih iuran Rp16.500 akan dibayarkan oleh pemerintah. Kenaikan pada kelas ini baru diberlakukan pada 2021.

Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) itu menilai pemerintah mestinya menaikkan tarif iuran dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia, terlebih di tengah pandemi covid-19.

Dalam putusan MA disebutkan pelayanan BPJS Kesehatan harus berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial.

"Nanti 2021 tetap akan ada kenaikan. Padahal, ada kondisi ekonomi yang makin memburuk di masyarakat kita di 2020 ini dan banyak ketidakpastian menjelang 2021," ujar Bivitri. (OL-1)

Baca Juga

Humas KLHK

Jadikan Konservasi sebagai Budaya

👤 (Fer/H-2) 🕔Selasa 11 Agustus 2020, 02:25 WIB
KEPEDULIAN pada konservasi alam harus dibiasakan sejak dini agar mendarah daging menjadi budaya...
 ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/pras.

Manajemen Wabah Buruk, Klaim Obat Marak

👤 (Ata/H-2) 🕔Selasa 11 Agustus 2020, 02:20 WIB
MARAKNYA klaim obat covid-19 terjadi karena buruknya manajemen penanganan wabah yang dilakukan...
MI/ AGUNG

Inovasi tanpa Komersialisasi tidak Memberi Faedah

👤EMIR CHAIRULLAH 🕔Selasa 11 Agustus 2020, 02:00 WIB
INDONESIA berhasil membuat sejarah saat menerbangkan pesawat N-250 Gatot Kaca pada 10 Agustus 1995 di Bandung, Jawa...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya